Kota Bima (NTBSatu) – Pemkot Bima telang mendapatkan rekomendasi dari Dinas LHK NTB untuk pembangunan Tracking Mangrove di Kawasan Ama Hami, Kota Bima. Sebelumnya, Pemkot Bima pun telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Izin KKP sudah, terus rekomedasi Dinas DLHK Provinsi NTB sudah. Sudah selesai (izinnya, red), tinggal proses penayangan tender. Lagi dalam proses,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Agus Purnama, kepada NTBSatu, Jumat, 19 Juli 2024.
Agus menyebutkan, seluruh perizinan untuk pembangunan tracking mangrove telah beres. Sementara ini, proses selanjutnya adalah melakukan penayangan tender.
“Belum (pelelangan, red). Saya tidak suruh PPK-nya sebelum semua izin-izin ini selesai, supaya tidak terjadi masalah. Jadi, setelah semua izin selesai baru kita lakukan penayangan,” jelasnya.
Sebagai informasi, izin KKP dengan Nomor: B.942/MEN-KP/V/2024 tersebut mencakup pemanfaatan kawasan seluas 4,42 hektare.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima, Junaidin menyampaikan, proses pelelangan akan dilakukan oleh bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bima. PBJ telah melakukan review gambar dan RAB.
“Proses lelang ini mudah-mudahan tidak memakan waktu lama, mungkin dua sampai tiga minggu. Setelah itu baru mulai pengerjaan,” jelasnya.
Junaidin menegaskan, proyek yang memakan anggaran Rp5 miliar ini tidak akan mengganggu dan merusak ekosistem laut seperti pohon mangrove yang ada di kawasan tersebut.
“Kami tidak akan mengganggu mangrove itu, justru itu kami lindungi bahkan nanti ada dari kementerian kelautan akan memberikan bantuan untuk menanam kembali. Kalau mangrove tidak akan kami sentuh,” tegasnya.
Sebagai informasi, fasilitas hiburan rakyat ini akan dibuat membentang di sepanjang teluk pantai tersebut.
Lintasannya dibuat berbentuk gunung, pohon dan laut. Tiga unsur utama yang harus selalu dijaga masyarakat Bima.
Pembangunan fasilitas hiburan rakyat tersebut juga didukung dengan penggunaan material ramah lingkungan.
