Lombok Timur (NTBSatu) – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, M Juaini Taofik, menanggapi sejumlah persoalan pasca rampungnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satunya terkait jumlah penerimaan murid yang tidak merata atau siswa sedikit.
Taofik meminta agar pihak sekolah tidak menghiraukan sedikitnya jumlah murid yang mendaftar. Sementara di sisi lain, ada sekolah yang jumlah siswanya banyak.
Ia meminta agar sekolah cukup berfokus pada meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran kepada murid.
“Pada sejumlah negara, jumlah murid yang banyak kan tidak selalu mencerminkan kualitas pendidikan yang baik dan maju,” kata Taofik di Selong, Selasa, 16 Juli 2024.
Taofik meminta kepada pihak sekolah yang memiliki sedikit siswa untuk membuktikan baiknya kualitas pendidikan. Salah satunya dengan meningkat prestasi sekolah.
“Walaupun siswa kita sedikit, tapi ayo dong kita buktikan bahwa kualitas pendidikan kita juga tidak kalah maju. Kita juga bisa lebih fokus. Kita ubah tantangan jadi peluang,” pinta Taofik.
Pada PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, sejumlah sekolah di Lombok Timur masih mendapatkan sedikit siswa baru.
Misalnya di SDN 2 Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, yang hanya menerima 13 siswa baru pada tahun ini.
Salah satu penyebabnya adalah kondisi bangunan yang memprihatinkan. Di mana gedung kelas SDN 2 Batuyang tak kunjung mendapat perbaikan, setelah rusak berat akibat Gempa Lombok pada 2018 lalu.
Kepala Sekolah Ungkap Alasan Sedikitnya Siswa
Kepala Sekolah SDN 2 Batuyang, Zohra, mengungkapkan para wali murid masih enggan menyekolahkan anaknya di sana meski tahu sekolah tersebut akan mendapat program perbaikan pada Agustus 2024.
“Sekolah tak kunjung dibangun. Masyrakat masih enggan untuk menyekolahkan anknya di SDN 2 , walaupun kami sudah sampaikan sekolah akan mendapat bantuan bangunan pada bulan Agustus,” kata Zohra pada hari yang sama.
Taofik pun mengakui pihaknya mulai melaksanakan program rehabilitasi sekolah tersebut. Sebelumnya Taofik menyebut pihaknya menganggarkan rehabilitasi itu melalui Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1,7 miliar.
Pihaknya mengakui cukup telat melakukan rehabilitasi akibat telat menerima laporan. Belum lagi proses administrasi proyek yang tidak instan.
“Yang namanya kita pakai uang pemerintah kan prosesnya harus detail. Tidak bisa seperti sulap,” ucap Taofik.
