Mataram (NTBSatu) – Penyelidikan dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Desa Pandan Indah dan Barabali, Lombok Tengah terus berproses di Polres setempat. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa ahli pidana dan pihak Bulog.
“Dalam waktu kita akan meminta keterangan ahli pidana untuk di Desa Barabali,” kata Kasi Humas Polres Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi kepada NTBSatu, Jumat, 31 April 2024.
Selain mengagendakan pemeriksaan ahli pidana, pihak Reskrim Polres Lombok Tengah telah memeriksa 36 saksi. Sebagian besar mereka adalah kepala dusun (Kadus).
“Ada juga pemerintah desa (Pemdes),” ungkapnya.
Sementara untuk Desa Pandan Indah, sambung Lalu Brata, pihaknya telah meminta keterangan terhadap 23 saksi. Sebagian besar adalah kepala dusun. Ada juga dari beberapa staf desa.
“Untuk Pandan Indah, dalam waktu dekat rencananya kami akan meminta keterangan pihak Bulog,” katanya.
Diakuinya, proses dugaan korupsi ini masih berputar di tahap pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).
“Jadi belum naik penyidian. Kalau ada informasi hasil pemeriksaan ahli dan Bulog, nanti diinformasikan kembali,” tandasnya.
Sebelumnya, Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat menjelaskan, penanganan kasus ini berawal dari laporan masyarakat.
Berita Terkini:
- Legislator Udayana: Pernyataan Prof. Asikin Bentuk Logika Terbalik Berbahaya, Kental Manipulasi Bukan Transparansi
- Tekan Angka Kemiskinan di NTB Ala Gubernur Lalu Iqbal
- Anggota Bid Propam Polda NTB Ditemukan Meninggal di Gili Trawangan
- Ternyata Ini 10 Klub Sepak Bola Terbesar di Asia, Ada Al-Nassr dan 2 Klub Indonesia
- Senator Muda Farabi Dukung NTB Jadi Tuan Rumah PON 2028: Momentum Ini Tidak Datang Dua Kali
Hasil penyelidikan Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Lombok Tengah, ditemukan barang bukti berupa beras bantuan cadangan pemerintah yang diselewengkan dan dokumennya.
Untuk di Desa Panda Indah, sebanyak 89 karung berisi beras dan 391 karung beras dalam keadaan kosong telah diamankan. Rencananya, bantuan tersebut akan diserahkan kepada 1.497 Penerima Bantuan Pemerintah (PBP).
“Tapi berubah menjadi 923 penerima bantuan, jadi yang diselewengkan kurang lebih berjumah 500 penerima,” bebernya.
Untuk Desa Barabali, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 303 berisi beras, 96 karung beras dalam keadaan kosong dan kwitansi pembayaran beras berjumlah Rp35.400.000.
“Untuk di Desa Barabali sebanyak 403 data penerima bantuan pemerintah (PBP) yang dipotong,” jelasnya.
Dugaan sementara, penyelewengan di Desa Barabali digunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya sebagai Tunjungan Hari Raya (THR). (KHN)
