Jaksa Gas Penyidikan Tiga Kasus Dugaan Korupsi di Dompu

Mataram (NTBSatu) – Tiga perkara dugaan korupsi yang di Dompu terus digas Kejari Dompu. Sejumlah saksi pun telah diperiksa penyidik.
Ketiga kasus itu adalah dugaan korupsi perusahaan daerah (Perusda) Kapoda Rawi, Dompu tahun 2007-2023. Kemudian, kasus rehabilitasi daerah irigasi Sori Paranggi tahun 2020 dan dugaan korupsi rehabilitasi jaringan irigasi daerah Irigasi Kwangko tahun 2022 pada Dinas PUPR.
“Iya, kemarin (Jumat, 3 Mei) ada beberapa orang sudah kami panggil dan periksa,” kata Kajari Dompu, Marlambson Carel Williams dalam keterangan tertulisnya diterima NTBSatu.
Sejumlah saksi yang diperiksa antara lain, pelaksana kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Kawangko, IF. Kemudian pelaksana kegiatan rehabilitasi daerah irigasi Sori Paranggi, AB dan pengawas Perusda Kapoda Rawi, GG.
Carel menjelaskan, untuk irigasi Sori Paringgi, penyidik telah memeriksa sembilan saksi. Kemudian sebelas saksi perkara dugaan korupsi proyek rehabilitasi jaringan irigasi daerah Irigasi Kwangko.
“15 saksi dugaan korupsi Perusda Kapoda Rawi,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Moneter Longgar dan Dana Segar: Momentum Daerah Perkuat UMKM dan Padat Karya
- Butuh Triliunan Rupiah Rehabilitasi 182 Hektare Lahan Kritis di NTB
- Festival Literasi Ceria, Mahasiswa KKN STKIP Taman Siswa Bima dan Anak-anak Matakando Rayakan Belajar dengan Gembira
- Warga NTB Dapat Diskon 50 Persen Beli Tiket MotoGP Mandalika 2025
- Pemprov Bentuk NTB Capital, Dewan: Sehatkan Dulu BUMD Sakit
Selain para saksi yang mengetahui proyek tersebut, penyidik juga turut memeriksa saksi ahli. Mereka dimintai keterangan untuk membuktikan unsur tindak pidana dan beberapa keperluan penyidikan.
“Jadi, saksi ahli juga kami lakukan pemeriksaan,” ungkap Carel.
Diakui Kajari, belasan pihak yang dimintai keterangan menghadap penyidik dengan bersikap kooperatif. “Mereka memberi keterangan sesuai tupoksinya masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya penyidik menggeledah sejumlah instansi Pemkab Dompu pada Senin, 29 April 2024 lalu. Di antaranya Kantor BPKAD, Kantor Dinas PUPR, dan Kantor LPSE.
Hasilnya, penyidik menyita sejumlah dokumen, data, dan berbagai surat maupun benda lainnya. “Intinya proses penyidikan terus berjalan,” pungkasnya. (KHN)