Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 H di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dalam Rakor yang bertempat di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski itu, Tito mewanti-wanti Gita dan sejumlah kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi melonjaknya harga pangan hingga terjadi kelangkaan saat momen Ramadan dan Idul Fitri.
Terlebih lagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB per Februari 2024, NTB mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0,09 persen dan tahunan sebesar 3,00 persen.
Sebanyak lima komoditas menjadi penyumbang inflasi terbesar di NTB pada Februari 2024. Di antaranya, beras sebesar 0,24 persen, udang basah 0,06 persen, daging ayam ras 0,05 persen, cumi-cumi dan telur ayam 0,03 persen.
“Saya mohon betul kepada teman-teman gubernur, kepala daerah agar situasi keamanan tetap harus terjaga baik, itu nomor satu. Situasi politik kita sudah mencapai puncak berlangsung dengan aman lancar 14 Februari, sekarang masa penghitungan suara mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan membuat situasi politik akan lebih tenang,” kata Tito Senin, 4 Maret 2024.
Berita Terkini:
- Jaksa Tahan Eks Pimpinan Cabang BSI di Lapas Lombok Barat
- Kejati NTB Angkut Eks Pimpinan BSI Cabang Mataram di Semarang Dugaan Korupsi KUR Rp8,2 Miliar
- Nelayan Sekaroh Lotim Menjerit, 10 Tahun PT Autore Diduga Merompak Mutiara Senilai Ratusan Miliar
- Polisi Minta BPKP Hitung Kerugian Negara Dugaan Korupsi Sewa Alat Berat Dinas PUPR NTB
“Satu-satunya mungkin yang akan rawan ketika harga-harga naik atau langka barangnya, ini perlu kita jaga,” tambahnya.
Tito juga memberikan pedoman kepada pemimpin di daerah untuk melakukan sembilan langkah sebagai langkah antisipasi. Pertama, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
“Jadi harga dipantau di pasar-pasar, melakukan pengecekan stok juga di Bulog punya pemerintah maupun di pedagang-pedagang besar. Agar kita paham betul perkembangan harga dan dinamika stok yang ada,” imbaunya.
Selanjutnya, pemerintah di daerah diminta melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting. Lalu, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi. Serta, memberikan bantuan transportasi dari APBD.
“Ini cara bagaimana kita menjaga inflasi tetap terjaga di angka yang kita inginkan dengan kekompakan kita bersama,” pungkas Tito. (JEF)
