Mataram (NTBSatu) – Musyawarah Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB ke-13 yang digelar sejak tanggal 22 hingga 24 Desember 2023, telah memutuskan Ilham, M.Pd.B.I., sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) NTB periode 2022-2027.
Musyawarah yang digelar di Asrama Haji NTB ini, juga memutuskan pendamping Ilham dalam menjalankan amanah ke depannya. Pendampingnya yaitu Sekretaris PWPM NTB terpilih, Amrillah, M.M., M.E., dan Bendahara PWPM NTB terpilih, Habiburrahman, M.Pd.
Saat dihubungi NTBSatu usai terpilih, Ilham menyampaikan, sejumlah agenda yang akan dilakukannya sebagai upaya transformasi dan diaspora kader Pemuda Muhammadiyah.
“Agenda pendataan, dan pendampingan terhadap potensi kader sebagai upaya transformasi dan diaspora kader Pemuda Muhammadiyah. Ke depannya, Pemuda Muhammadiyah akan memaknai nilai idealitas dan realitas sebagai identitas dan entitas dalam menjalankan kepemimpinan empat tahun kedepan,” ujarnya, Minggu, 24 Desember 2023.
Terlebih lagi, kata Ilham, khittah gerakan Pemuda Muhammadiyah adalah mengemban misi dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam segala bidang.
Berita Terkini:
- Bank Mandiri Manjakan Pecinta Otomotif dengan Mandiri MyPertamina Card
- Pekik Kemenangan dan Obor Membara Sambut Rum-Innah di Rabadompu Barat
- Selama Menjabat Bupati, Haji Mo Gelontorkan Rp42,9 Miliar untuk Pembangunan di Moyo Hilir
- Tokoh Senior PAN A. Latif Dukung Rum – Innah untuk Pemilihan Kota Bima
“Sehingga moto Fastabiqul Khairat sebagai cerminan prinsip organisasi bagi setiap kader Pemuda Muhammadiyah,” ungkapnya.
Ia pun berkomitmen sebagai pemimpin organisasi yang menjadi bagian dari tatanan kehidupan berbangsa untuk turut mengambil peran dan andil dalam Pemilu 2024.
“Dengan memberikan pendidikan dan pencerahan politik bagi masyarakat khususnya di NTB,” jelasnya.
Serta, menjadi mitra kritis, tambah Ilham, dalam mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah NTB.
“Sebagai organisasi Otonom Muhammadiyah, sekiranya ada kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat NTB, Pemuda akan tetap mengawal. Akan tetapi sebaliknya, sekiranya ada kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, masukkan dan kritikan konstruktif perlu untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah NTB,” tegasnya. (JEF)
