Mataram (NTB Satu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB melakukan rapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi multi pihak dan percepatan pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (Destana), Selasa, 18 Juli 2023.
Adapun tiga agenda yang dibahas meliputi: sinkronisasi pelaksanaan urusan penanganan percepatan destana; menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian destana; dan mengidentifikasi dan menyepakati strategi bersama dalam rangka percepatan pencapaian Destana bersama mitra non-pemerintah.
Kepala Pelsaksana BPBD NTB, Ir. Ahmadi mengatakan, pembentukan Destana perlu dipercepat, karena menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat desa.
“Masih ada 129 Destana yang belum terbentuk dari target 434 Destana,” ujarnya.
Ia juga berharap agar dana dari pemerintah tidak hanya berfokus untuk meningkatkan status Destana yang sudah ada. “Kita juga perlu fokus untuk membentuk yang baru,” ujarnya.
Menurutnya, dengan dibentuknya Desatana baru, pemerintah desa ke depannya bisa mengembangkannya sendiri dengan dana desa.
Baca Juga:
- Kampanye Akbar Iqbal – Dinda di Kandang Rohmi – Firin Dipadati Lautan Manusia
- Oknum Personel Polda NTB Dilaporkan ke Polresta Mataram, Diduga Gelapkan Mobil Rp46 Juta
- Orasi Iqbal saat Kampanye Akbar di Kandang Rohmi-Firin: NTB Miskin, Bukti Salah Kelola
- Bawaslu Telusuri “Live” KPU Tayangkan Hasil Survei Jelang Debat Pilgub NTB
“Dengan strategi dan kolaborasi, saya yakin kita bisa capai target RPJMD tahun ini,” tutupnya.
Dijelaskan, ada beberapa kriteria sebuah desa ditetapkan sebagai lokus Destana, yaitu kemiskinan, bencana alam, pencemaran lingkungan, dan penduduk rentan, sesuai dengan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Destana.
Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi menjelaskan, jika dalam RPJMD saat ini menargetkan 434 desa, maka dalam RPD 2024-2026 yang telah disahkan, Destana ditargetkan ada di seluruh desa/kelurahan di NTB.
“Hal ini senada dengan yang disampaikan Kalak BPBD sebelumnya, bahwa NTB adalah etalase bencana. Semua jenis bencana ada disini, gempa, tsunami, hingga kebarakan,” kata Iswandi.
Karenanya Bappeda NTB akan berperan aktif mengintegrasikan dan menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lainnya untuk mencapai target pembangunan.
“Kesadaran di tengah rendahnya kemampuan fiskal kita, seharusnya memicu semangat kita untuk lebih bekerja keras, jangan cepat pusat dengan peningkatan kecil,” pinta Iswandi. (MKR)
