Mataram (NTB Satu) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, mengatakan, di Provinsi NTB harga telur masih normal dan belum terjadi kenaikan yang signifikan.
Untuk itu, ia meminta kepada Dinas terkait dapat terus memonitor siklus produksi telur dan segera berkoordinasi dengan Bapanas terkait intervensi bantuan peternak.
“Segera mengetahui ketahanan produksi telur didalam NTB berapa serta kebutuhan berapa, Kondisi di dua kota IHK di NTB harus terus dijaga agar inflasi terkendali. Segera lakukan intervensi OPM terkait telur,” Kata Miq Gite saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga telur yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Kamis, 25 Mei 2023.
Diasumsikannya, produsen telur dapat mengendorkan produksi disaat kebutuhan meningkat. Untuk itu, ia meminta Produsen harus terus berproduksi diluar waktu Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Baca Juga:
- Daftar Negara yang Kapalnya Diizinkan Iran Melintas di Selat Hormuz
- Serangan Rudal Iran Hantam Desa di Israel, 11 Orang Terluka
- Wagub Umi Dinda dan Wali Kota Bima Bahas Pembangunan RSUD, Targetkan Jadi Rumah Sakit Rujukan
- Dewan Minta Pemprov Siapkan Pengganti Kantor Bawaslu NTB Menjelang Tahapan Pemilu 2029
Dalam hal ini, ia menyarankan Asosiasi produsen telur perlu mendapat sosialisasi terkait adanya program pemerintah yg membutuhkan telur.
“Perlu diberikan sosialisasi juga buat para Asosiasi telur,” Kata Miq Gite saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga telur yang berlangsung di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB, Kamis, 25 Mei 2023.
Selanjutnya, Miq Gite juga menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan harga telur naik, apabila Harga jagung pakan naik, perlu di cari solusi dengan bersurat ke Bapanas, Ongkos distribusi telur, Cuaca dan harga BBM tidak ada gangguan.
Karena menurutnya, dengan adanya bantuan program pangan dari pemerintah pusat, juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan telur di pasar.
“Pola produksi harus di atur oleh OPD terkait dengan koordinasi dengan produsen telur. Komunikasi yang baik dengan asosiasi produsen telur,” ungkapnya. (MYM)
