Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Inovasi Data Perencanaan dan Penganggaran Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Untuk Layanan Dasar Provinsi NTB. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Santika, Senin, 11 November 2024.
Dalam sambutannya, Gita mengatakan, perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan dan dapat merusak berbagai aspek kehidupan manusia. Serta, ekosistem di seluruh dunia.
“Beberapa dampak utama dari perubahan iklim, meliputi peningkatan suhu global yang mengakibatkan terjadinya gelomang panas yang ekstrem. Kenaikan permukaan laut yang disebabkan pencairan es di kutub sehingga mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir pantai, di mana NTB terdapat 403 pulau,” jelasnya.
Mantan Pj Gubernur NTB itu mengatakan, pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini untuk berfikir ke depan lebih sistematis, mendasar sehingga mampu menghadapi perubahan iklim.
“Sekita 42 persen penduduk NTB berada di daerah pesisir, yang paling terdampak dalam perubahan iklim. Mulai dari layanan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar. Semua itu perlu dipersiapkan dan direncanakan sebaik-baiknya. Sehingga kepentingan – kepentingan multi stakeholder seperti DLHK NTB, PUPR NTB dan sebagainya,” ungkapnya.
Pemerintah daerah juga terus konsisten dalam merespons fenomena tersebut, dengan melaksanakan mitigasi atas perubahan iklim. Seperti melakukan transisi energi terbarukan, memperluas pemanfaatan tenaga surya untuk sumber listrik. Serta, memperluas dan memperbanyak pembangunan microhidro.
Program SKALA di NTB
Sementara itu, Policy and Advocacy Director SKALA, Mega Kapoor mengatakan, Program SKALA berfokus pada 4 elemen strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Yaitu, Pengelolaan Keuangan, Standar Pelayanan Minimal, Penguatan Perencanaan. Kemudian, Pengarahan dan Evaluasi berbasis Data dan Analisi, Pengaruh Getsy, Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial.
“SKALA bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama tingkat nasional dan daerah. Wilayah prioritas SKALA mencakup NTB, Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Barat Daya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk memenuhi layanan dasar yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim, membutuhkan program yang inovatif, berbasis data yang akurat, terbaru dan terintegrasi.
“Kami percaya bahwa NTB bisa memprediksi potensi bencana dengan lebih akurat, mampu memberi peringatan dini dan memastikan pelayanan dasar tetap berlangsung di saat terjadi bencana,” pungkasnya. (*)
