Mataram (NTB Satu) – Danida Sustainable Infrastrukcture Finance (DSIF) yang berbasis di Denmark, berkolaborasi dengan PT. Gerbang NTB Emas (GNE) merencanakan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar sampah (ampas). Kapasitas pembangkitnya sebesar 20 Megawatt (MW).
“Rencana pembangunan sudah pada tahap yang sangat serius. Semestinya sudah dua tahun lalu tim dari Denmark melakukan kajian langsung di Lombok, namun terkendala pandemi Covid-19,” kata Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi kepada NTB Satu, Rabu 6 April 2022.
Ketertarikan DSIF dari Denmark untuk mengembangkan teknologi pembangkit listrik bio massa ke Lombok ini berkaitan dengan program penanganan sampah (zero waste) oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, dengan penanganan sampah, Denmark juga menegaskan komitmennya untuk menyelematkan lingkungan.
Samul Hadi menambahkan, tim dari Jerman sudah melakukan study kelayakan. Mereka bertemu langsung dengan stakeholders terkait di tingkat pusat seperti Kementerian ESDM, Pertamina Power Indonesia, Gubernur NTB, Bappeda, BRIDA, Dinas Pertanian Perkebunan NTB hingga pemerintah desa.
Tim ini melakukan kajian ketersediaan bahan baku sampah sebagai bahan bakar pembangkit listriknya. Terutama yang dikaji adalah gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok.
“Bahkan dalam hitung-hitungannya, volume sampah yang ada di Kebon Kongok saat ini, belum bisa menutupi kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik ini,” kata Samsul Hadi.
Sehingga, alternatif lainnya adalah sampah-sampah pertanian. Misalnya jerami, atau ampas padi yang setiap tahun diproduksi oleh petani.
“Karena kebutuhan sampahnya sebanyak 600 ton perhari. Jadi harus tersedia alternatif bahan baku lainnya. Seperti limbah pertanian. Dan ini juga sudah disurvey langsung sampai ke tingkat petani,” terangnya.
Pembangkit listrik ini berkontrak selama 20 tahun. Belum dipastikan besaran investasinya. Namun pendanannya sepenuhnya disiapkan dari DSIF melalui skema kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembiayaan Infrastruktur.
“Karena pembiayaannya tidak bisa langsung direct ke GNE. Tetapi melalui SMI dulu. Dari total pendanaan, 35 persen adalah hibah. Dan 65 persen dalam bentuk dana lunak. Yang pembayarannya bisa dilakukan setelah sepuluh tahun pembangkit beroperasi,” jelas Samsul Hadi.
Kajian awal sudah dilakukan dan rampung. Hasilnya, seluruh indikator pendukung dinyatakan sudah layak pembangkit listrik ini dibangun di Lombok (memungkinkan Lombok Barat). Sekitar enam bulan study kelayakan secara umum. Selanjutnya tahun 2023 sangat memungkinkan pembangunan dilakukan. dan 2025 beroperasi. (ABG)
