Mataram (NTB Satu) – Proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) penuh di tingkat SMA/SMK masih simpang siur. Ada sekolah yang tidak berani menerapkan PTM.
Ada pula sekolah yang berani menerapkan PTM 100 persen penuh. Atas dasar itu, muncul berbagai tanggapan. Salah satunya muncul dari M. Yusuf, Ketua PGRI NTB.
Yusuf menilai anak-anak di lingkungan sekolah masih abai dengan protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya berpendapat bahwa guru belum tentu bisa terus mengawasi siswa dengan optimal, mulai dari penggunaan masker hingga pengecekan suhu tubuh.
Selanjutnya, Yusuf menekankan bahwa perlu ada evaluasi secara komprehensif terhadap proses pembelajaran di sekolah di masa pandemi ini. “Perlu ada evaluasi. Jangan coba-coba,” ucap Yusuf.
Walau PTM tampak seperti tidak konsisten dan cenderung simpang siur, Yusuf mengatakan itu bertujuan agar tidak terjadi learning lose. Menurut Yusuf, meskipun simpang siur soal PTM, namun sudah berada pada ranah yang sesuai aturan.
“(Sudah) memang sesuai aturan,” tutur Yusuf.
Kedepannya, bila keadaan sudah cukup membaik, Yusuf menyarankan agar tetap melakukan PTM walau dengan sistem terbatas. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar siswa-siswa tidak jenuh dan kehilangan motivasi belajar.
“Jika tidak ada masalah nantinya, sekolah harus PTM terbatas,” tutup Yusuf.
Sementara itu Ketua PGRI Kota Mataram Kaharudin mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati ketika membicarakan PTM. Menurut Kahar, isu tersebut cukup sensitif untuk dibicarakan. Walaupun demikian, Kahar mendukung untuk melakukan PTM terbatas dengan skala kehadiran 50 persen, baik siswa maupun guru dan jam pembelajaran maksimal dilakukan selama dua jam.
“Itu (PTM) topik yang sangat sensitif. Akan tetapi, kami tetap mengantisipasi soal angka kenaikan Covid,” jelas Kahar, menjawab ntbsatu.com, Rabu, 9 Februari 2022.
Melalui pembelajaran yang dilakukan secara terbatas, Kahar menyarankan bila terjadi sesuatu di lingkungan sekolah, harus segera melapor ke pihak terkait.
“Harus ada usaha pihak sekolah untuk melaporkan (bila terjadi sesuatu) kepada pihak terkait,” ucap Kahar.
Mengenai keputusan dan ketentuan serempak soal pelaksanaan PTM, Kahar mengakui sedang menunggu instruksi/arahan dari Walikota terkait upaya yang akan dilakukan.
Sebelum Walikota menginstruksikan, maka sekolah mana pun tidak boleh memutuskan secara sepihak. “Kita tunggu kebijakan dari Bapak Walikota Mataram sambil memantau keadaan dan kondisi daerah kita mengenai (pemberlakuan) PTM,” pungkas Kahar. (GSR)
