Mataram (NTBSatu) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggelar Kongres Bahasa Daerah 2026 di Jayapura, Papua, mulai 19 hingga 22 Oktober 2026. Pelaksanaan di Papua kali ini merupakan yang pertama kalinya.
Pelaksanaan kongres ini bertujuan untuk memperkuat pelindungan dan pelestarian bahasa daerah sebagai identitas sekaligus warisan budaya bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, membuka secara resmi agenda nasional ini. Ia menekankan tiga poin utama pelestarian bahasa. Di antaranya: penyusunan kebijakan berbasis data, penguatan kolaborasi lintas pemerintah pusat dan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat.
“Bahasa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan nasional sesuai amanat UUD 1945. Keberagaman bahasa, suku, dan budaya menjadi modal sosial. Sekaligus modal budaya yang memperkuat persatuan Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Di samping itu, Kemendikdasmen mencatat bahwa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah hingga tahun 2019. Dari jumlah yang fantastis tersebut, sebanyak 427 bahasa daerah justru tersebar di wilayah Pulau Papua. Oleh karena itu, tingginya angka keragaman bahasa ini menjadi alasan utama pemilihan Jayapura sebagai lokasi penyelenggaraan kongres.
Guna menjaga keberlanjutan bahasa ibu tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan kembali komitmen pemerintah melalui slogan Trigatra Bangun Bahasa. Ia menginstruksikan masyarakat untuk senantiasa mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, serta menguasai bahasa asing.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengimbau seluruh elemen masyarakat mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tokoh adat, hingga media dan generasi muda untuk mengambil peran aktif sebagai mitra strategis dalam pelestarian bahasa.
Komitmen Pemerintah Daerah Papua
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung upaya pelindungan bahasa daerah.
Menurutnya, kekayaan bahasa di Papua merupakan anugerah besar yang menuntut tanggung jawab bersama dalam menjaganya.
“Kami berharap kongres ini melahirkan langkah-langkah strategis dan konkret. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi. Serta, mendorong penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga, pendidikan, dan ruang publik,” kata Aryoko.
Tidak hanya itu, Aryoko menambahkan bahwa upaya ini sangat sejalan dengan visi pembangunan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Ia juga menekankan bahwa penguasaan teknologi dan bahasa asing bagi generasi muda Papua harus tetap berjalan selaras dengan kecintaan terhadap budaya lokal.
Sementara itu, Kepala Badan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, menjelaskan bahwa pelaksanaan kongres ini dapat terwujud berkat kerja sama yang solid antara Badan Bahasa, Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat, serta Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Ia mengungkapkan bahwa agenda yang berlangsung selama empat hari ini menghadirkan 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, peneliti, budayawan, tokoh adat, hingga pengambil kebijakan.
“Melalui gelaran ini, kami menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan bahasa daerah yang memuat arah strategis, prioritas program, dan langkah implementasi yang terukur di tingkat pusat maupun daerah,” tutur Hafidz. (*)
