oleh: Muhammad Ramadhani – Alumni Dinas Pertamanan 2008-2013
Tiba-tiba ada Whatsapp Group (WaG) lama di handphone penulis, aktif kembali. Muncul dengan beberapa notifikasi baru. Namanya WaG nya keren: Pertamanan Reborn. Anggotanya adalah sekumpulan ASN Pemerintah Kota Mataram alumni Dinas Pertamanan (2005-2017). Ingin reuni katanya. Ingin melepas kangen dan silaturahmi offline, meromantisir cerita cerita lama atau mungkin ada gagasan dan ide baru yang ingin didiskusikan. TIba tiba juga peristiwa ini memberi inspirasi penulis untuk menyampaikan ide tentang pentingnya eksistensi Dinas Pertamanan bagi sebuah kota yang ide dan cita rasa warga kotanya terus tumbuh dan berkembang, seperti Kota Mataram.
Di suatu ketika, dalam sebuah reels di sebuah media sosial yang sempat di share oleh sang Walikota, seorang warga kota mengungkapkan keluhan dan aspirasinya tentang kondisi taman yang tidak terpelihara. Dengan ringan dan familiar menyebut nomenklatur “Dinas Pertamanan” sebagai perangkat daerah yang harus segera turun tangan dan bertanggungjawab. Sebuah organisasi yang sudah 10 (sepuluh) tahun terkahir dilebur. Mohon maaf, mereka mungkin tidak paham ada Dinas Lingkungan Hidup, apalagi Dinas Perumahan dan Kwawan Permukiman. Mereka cuma tahu Dinas Pertamanan. Dari dulu hingga hari ini. Begitu melekat dalam memori masyarakat.
Bagi warga Kota Mataram, kenyamanan kota tidak hanya diukur dari mulusnya aspal jalanan, tetapi juga dari rindangnya pepohonan di Udayana, asrinya Taman Sangkareang, hingga rapinya median jalan yang menyambut kita setiap hari. Oase hijau inilah yang menjaga wajah ibu kota Nusa Tenggara Barat ini tetap segar di tengah denyut pembangunan yang kian masif.
Namun, beberapa tahun belakangan, ada sesuatu yang terasa “hilang” dalam tata kelola ruang publik hijau kita. Sejak restrukturisasi organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Pertamanan yang dulu berdiri mandiri dilebur dan tugas-tugasnya dipencar ke beberapa instansi lain. Niat awalnya mungkin efisiensi, tetapi di lapangan, pemecahan fungsi ini justru sering kali memicu kebingungan—baik bagi birokrasi terlebih lagi bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
Labirin Birokrasi di Balik Pohon Tumbang
Bayangkan sebuah skenario sederhana: ada pohon peneduh jalan yang rimbunnya sudah mulai membahayakan kabel listrik atau rawan tumbang saat angin kencang bertiup di Selaparang. Warga yang peduli ingin melapor agar segera dipangkas dan dirapikan.
Di sinilah kebingungan dimulai. Warga harus melapor ke mana? Apakah ke dinas yang mengurusi lingkungan hidup? Ataukah ke instansi yang menangani permukiman dan tata ruang? Atau jangan-jangan urusan keselamatan di sekitar taman menjadi ranah dinas pertamanan yang kini menempel di sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan?
Ketika satu urusan—yaitu ruang terbuka hijau, keindahan kota, dan estetika publik—diiris kecil-kecil dan dibagi-bagi ke berbagai “piring” OPD, koordinasi rentan melambat. Ego sektoral kadang tak sengaja muncul. Masyarakat yang butuh pelayanan cepat akhirnya terjebak dalam labirin birokrasi, terpingpong dari satu loket ke loket lain hanya untuk urusan estetika dan keselamatan kota yang mendasar.
Esensi “Pertamanan Reborn”
Sebagai kota yang terus bersolek menjadi pusat ekonomi dan pariwisata, Mataram tidak bisa lagi mengurus keindahan kota secara “sambilan” atau terfragmentasi. Urusan estetika kota, pengelolaan taman, dekorasi ruang publik, hingga pemeliharaan pohon pelindung adalah satu kesatuan ekosistem yang membutuhkan penanganan hulu-ke-hilir yang fokus.
Oleh karena itu, gagasan untuk memunculkan kembali Dinas Pertamanan—atau yang bisa penulis sebut sebagai semangat “Pertamanan Reborn”—bukanlah langkah mundur demi memperbanyak struktur. Sebaliknya, ini adalah langkah taktis untuk merampingkan proses bisnis pelayanan publik.
Mengapa Pertamanan Reborn menjadi urgen? Menurut pengalaman dan pengamatan penulis, ada beberapa pertimbangan:
Pertama, Satu Pintu Layanan (One-Stop Service): Dengan adanya dinas yang spesifik, masyarakat tahu persis ke mana harus mengadu terkait pohon tumbang, taman rusak, lampu hias kota yang mati, hingga pengajuan ruang bermain anak. Tidak ada lagi aksi saling lempar tanggung jawab antar-OPD.
Kedua, Fokus pada Estetika dan Identitas Kota: Mataram membutuhkan sentuhan arsitektur lanskap yang konsisten. Dinas yang fokus dapat merancang identitas visual kota melalui taman-taman tematik yang mencerminkan budaya lokal, sekaligus menjaga paru-paru kota tetap sehat.
Ketiga, Respons Cepat Darurat Hijau: Cuaca ekstrem sering kali menjadi ancaman bagi kota dengan banyak pohon pelindung. Dinas yang mandiri memiliki garis komando dan alokasi armada yang siap sedia 24 jam khusus untuk mitigasi dan eksekusi darurat hijau di jalan-jalan protokol.
Membahagiakan Warga dan Menyambut Tamu
Menghidupkan kembali Dinas Pertamanan adalah wujud keberpihakan pemerintah pada kenyamanan warganya. Kita ingin mengembalikan kemudahan yang dulu pernah dirasakan masyarakat: sebuah sistem di mana urusan keindahan kota dikelola oleh satu dirigen yang ahli, bukan oleh paduan suara yang terpisah-pisah.
Kota yang maju bukan sekadar kota yang penuh gedung bertingkat, melainkan kota yang mampu memberikan ruang bernapas yang rapi, aman, dan mudah diakses oleh warganya. Lewat momentum Pertamanan Reborn, mari kita kembalikan senyum warga Mataram dengan birokrasi yang lebih ringkas dan kota yang jauh lebih hijau.
Tidak hanya untuk melayani warga kotanya sendiri. Kota Mataram, sebagai gerbang pintu masuk Provinsi NTB, tentu melayani semua orang yang berkunjung di Provinsi NTB yang sudah terkenal sebagai destinasi wisata super prioritas. Dalam waktu yang berdekatan, secara berturut turut, Kota Mataram akan menjadi tuan rumah beberapa agenda regional dan bahkan nasional. Kota Mataram sebagai Anggota Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) akan menggelar Rapat Kerja Komisariat Wilayah IV (RAKERKOMWIL IV) yang terdiri dari Pemerintah Kota di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun 2027. Dan puncaknya akan menjadi Tuan Rumah Bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) di Tahun 2028. Tentu ini bukan saja sebagai kebanggaan tapi sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Kota Mataram siap dan mampu memberikan pelayanan terbaik untuk semua orang yang datang ke NTB khususnya ke Kota Mataram. Sehingga peran dan fungsi penataan kota dan pelayanan publik menjadi sangat urgen dibenahi dan disiapkan secara matang dan detil. Karena belum tentu PON bisa kembali lagi ke NTB dalam 30-50 tahun kedepan.
Penutup: Memangkas Ranting Birokrasi
Mengurus taman kota itu sebenarnya mirip dengan urusan merawat tanaman hias di teras rumah kita sendiri: kalau disiram oleh seluruh anggota keluarga secara bergantian tanpa koordinasi yang jelas, tanamannya justru layu dan mati karena kelebihan air. Biarkan satu “tukang kebun ahli” yang memegang kendali agar tunas-tunasnya mekar dengan sempurna.
Sudah saatnya kita sudahi tebak-tebakan “siapa urus apa” di jalan-jalan protokol kita. Melalui momentum Pertamanan Reborn, mari kita pangkas ranting-ranting birokrasi yang rimbun dan membingungkan itu, agar urusan pelayanan publik di Kota Mataram bisa kembali tumbuh subur, rindang, dan membuat siapa saja betah berteduh di bawahnya. Karena pada akhirnya, kota yang maju bukan sekadar kota yang penuh jembatan layang dan gedung bertingkat, melainkan kota yang mampu menata ruang hijaunya dengan rapi sekaligus membahagiakan setiap jiwa di dalamnya. (*)
