Lombok Timur (NTBSatu) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Timur mulai memproses pencairan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026. Namun, hingga Senin, 9 November 2026, panitia desa yang menyelesaikan administrasi pencairan belum mencapai 25 persen.
Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Hambali mengatakan, proses pencairan saat ini masih bergantung pada kelengkapan dokumen dari masing-masing desa. Panitia harus menyelesaikan kuitansi dan menandatangani dokumen persyaratan sebelum DPMD memproses SPM.
“Kalau desa proaktif dan segera menyelesaikan kuitansi, kami bisa langsung memproses. Bahkan, terkadang kami lembur sampai tengah malam untuk menyelesaikan kuitansi dan SPM permintaan ke BPKAD,” ujar Hambali, Senin, 9 Oktober 20276.
Ia menargetkan, proses administrasi segera tuntas. Dengan begitu, panitia desa bisa menerima anggaran dalam waktu dekat.
Menurutnya, desa yang menyelesaikan dokumen dan SPM pada hari ini berpeluang menerima pencairan keesokan harinya.
Namun, DPMD masih menemukan sejumlah kekeliruan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hingga Senin, sekitar 15 desa harus memperbaiki RAB karena terdapat ketidaksesuaian nominal.
Meski selisihnya relatif kecil, mulai Rp100 hingga Rp1.000, panitia tetap harus menyesuaikan dokumen dengan jumlah anggaran yang mereka terima.
“Sekarang mungkin belum 25 persen panitia yang datang menandatangani SPM. Kemarin masih ada kekeliruan dalam RAB, sehingga kami minta desa memperbaikinya,” jelasnya.
Anggaran Capai Rp13 Miliar
Hambali menyebut, Pemkab Lombok Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk seluruh tahapan Pilkades serentak 2026 hingga pelantikan kepala desa terpilih.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp8,3 miliar masuk dalam anggaran 2026. Sementara itu, pemerintah menyiapkan sekitar Rp4 miliar pada 2027 untuk membiayai honorarium panitia selama dua bulan.
“Untuk tahun 2027, anggarannya sekitar Rp4 miliar. Itu khusus untuk membiayai honorarium panitia selama dua bulan,” ujar Hambali.
Besaran anggaran setiap desa bervariasi. Pemerintah menghitungnya berdasarkan jumlah pemilih dan kebutuhan petugas penyelenggara di masing-masing desa.
Desa Pringgabaya menjadi penerima alokasi terbesar dengan anggaran sekitar Rp135 juta.
“Semakin banyak TPS, semakin banyak juga petugas yang harus kami biayai. Hampir sembilan orang petugas untuk setiap TPS,” katanya.
Pilkades serentak 2026 di Lombok Timur mencakup 157 desa dengan total 1.085 tempat pemungutan suara (TPS). (*)
