Sekitar 400 Pokir DPRD Lobar Dialihkan ke Program OPD, PUPR dan Dikbud Terbanyak
Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) mengalihkan sekitar 400 kegiatan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dinilai anomali ke dalam program prioritas daerah.
Inspektorat Lobar menyebut, kegiatan tersebut akan pemerintah laksanakan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendominasi daftar kegiatan tersebut.
Inspektur Inspektorat Lobar, Suparlan mengatakan, proses pengalihan sedang berjalan. Keputusan itu mengikuti hasil reviu terhadap program anomali yang sebelumnya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ya intinya yang anomali dialihkan ke program prioritas daerah, itu saja. Memang sedang kita proses,” kata Suparlan kepada NTBSatu, Minggu, 8 November 2026.
Ia menjelaskan, Inspektorat hanya menjalankan hasil peninjauan tersebut. Kepala daerah dan Ketua DPRD juga telah menandatangani dokumen terkait hasil reviu KPK.
“Kita di Inspektorat cuma perpanjangan tangan KPK,” ujarnya.
Suparlan mengaku memahami keputusan tersebut berpotensi mengganggu hak anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, ia menyebut pemerintah harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Mohon maaf secara pribadi kita enggak enak juga mengganggu hak orang, tapi di satu sisi juga memang tugas dan aturan dari negara,” katanya.
Daftar Kegiatan Belum Terbuka
Di sisi lain, rincian sekitar 400 kegiatan tersebut belum Pemkab jelaskan secara terbuka. Suparlan hanya menyebut PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar menjadi OPD dengan jumlah kegiatan anomali terbanyak.
Namun, ia belum merinci jumlah kegiatan pada masing-masing OPD. Ia juga belum menjelaskan nilai anggaran yang terdampak pengalihan tersebut.
Sekretaris Daerah Lobar, Fauzan Husniadi menyatakan, proses penanganan program anomali masih berlangsung di Inspektorat.
“Sedang berproses di Inspektorat,” jawab Fauzan saat dikonfirmasi mengenai jumlah temuan program anomali APBD 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto, mendorong Pemkab mengerjakan kegiatan APBD 2026 yang tidak masuk kategori anomali.
Menurutnya, hasil reviu telah memberikan penanda untuk membedakan kegiatan yang boleh berjalan dan yang bermasalah.
“Ya kita dorong Pemda untuk mengerjakan kegiatan APBD 2026 yang tidak termasuk anomali. Itu kan sudah jelas mana yang boleh dikerjakan sesuai dengan hasil reviu. Sesuai warna, kalau hijau kerjakan karena tidak anomali,” jelas Hendra.
Ia menyebut, masing-masing OPD telah menerima data tersebut. Namun, Hendra tidak memaparkan daftar kegiatan berdasarkan kategori warna kepada publik.
Kondisi ini menyisakan pekerjaan penting bagi Pemkab dan DPRD. Pemerintah perlu membuka daftar kegiatan yang anomali baik nilai anggarannya, serta program penggantinya.
Transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui nasib aspirasi yang sebelumnya masuk melalui Pokir. Publik juga perlu memastikan pengalihan itu benar-benar mengarah pada kebutuhan prioritas daerah, bukan sekadar memindahkan pos anggaran. (*)
