Sumbawa Barat Nihil Kasus Pasung
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat mencatat nihil kasus pasung, sekaligus melayani 450 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat hingga akhir Agustus 2026.
Capaian ini melampaui target hingga 107 persen serta mengantarkan daerah meraih predikat kabupaten bebas pasung pertama di NTB.
Keberhasilan tersebut menarik perhatian nasional sehingga Kementerian Kesehatan mengundang Bupati Sumbawa Barat menerima penghargaan dengan skor penilaian tertinggi.
Pemerintah daerah membagikan model penanganan kesehatan jiwa tersebut dalam Pertemuan Nasional Modeling Kesehatan Jiwa Tahun 2026.
Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof Sitompul, M.MRS., MQM., melaui Kabid Pelayanan, Mutu, dan Sumber Daya Kesehatan, H. Indra Alamsyah, S.Kep., Ns., M.Si., menegaskan pihaknya memenuhi syarat utama penilaian kementerian berupa jaminan nihil praktik pemasungan warga.
Ia menyebut ketidakmampuan keluarga merawat pasien serta kendala biaya rujukan sempat memicu praktik pemasungan.
“Kabupaten Sumbawa Barat meraih skor penilaian tertinggi dari kementerian sehingga bupati menerima langsung penghargaan kabupaten bebas pasung tersebut.” ujarnya, Kamis, 12November 2026.
Pemerintah daerah menggerakkan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat bersama Dinas Sosial dan Satpol PP guna melepas rantai pasung. Petugas kesehatan segera mengantar pasien menuju rumah sakit jiwa melalui dukungan program KSB Maju Kesehatan.
Pemerintah daerah mengucurkan bantuan biaya pendampingan sebesar satu setengah juta rupiah bagi keluarga selama masa perawatan pasien. Petugas kesehatan tetap berkolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional untuk memfasilitasi pembiayaan rujukan bagi ODGJ terlantar.
“Kami memastikan ketersediaan dokter, perawat, serta obat psikotropika memenuhi standar layanan kesehatan jiwa pada seluruh puskesmas,” ungkapnya.
Peran Keluarga Masyarakat
Keberadaan dokter spesialis jiwa pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat turut memperkuat keyakinan tim penilai Kementerian Kesehatan. Pengadaan obat psikotropika memiliki persyaratan ketat sehingga petugas medis menjaga ketersediaan stok secara berkala.
Dinas Kesehatan membangun pelayanan berjenjang mulai dari tahap promotif, preventif, kuratif, hingga tahap rehabilitatif berbasis puskesmas. Keluarga serta masyarakat memegang peranan penting agar proses pemulihan pasien berjalan tuntas setelah pulang dari rumah sakit.
“Kesehatan jiwa tidak cukup menunggu pasien datang, melainkan sistem harus mampu menemukan serta menjangkau warga yang membutuhkan pelayanan.” tambahnya.
Petugas kesehatan terus mengawasi keteraturan konsumsi obat pasien guna mencegah risiko kekambuhan penyakit gangguan jiwa berat. Kesadaran masyarakat meningkat sehingga warga segera melapor kepada petugas apabila menemukan gejala gangguan jiwa.
Pemerintah daerah bertukar pengalaman penanganan kesehatan jiwa bersama DKI Jakarta, Belitung Timur, dan Magelang. Seluruh lapisan masyarakat ikut berperan aktif menjaga lingkungan agar tetap aman serta ramah bagi penyandang gangguan jiwa.
“Forum nasional tersebut menjadi ruang bagi KSB untuk bertukar praktik sekaligus memperkuat pengembangan model pelayanan kesehatan jiwa,” pungkasnya. (*)




