Mataram (NTBSatu) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memperkuat penanganan HIV/AIDS.
Juru Bicara Fraksi PKS, Hj. Baiq Zuhar Parhi menilai, respons Pemkot Mataram terhadap sejumlah pandangan dan masukan DPRD cukup baik. Penanganan penyakit menular, termasuk HIV/AIDS, menjadi salah satu perhatian fraksinya.
“Secara umum, tanggapan Pemkot Mataram terhadap usulan dan masukan teman-teman anggota dewan sudah lumayan bagus dan patut kita apresiasi bersama,” kata Parhi, Minggu, 27 September 2026.
Melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Pemkot Mataram mengalokasikan Rp495 juta untuk fungsi preventif serta penertiban melalui Satpol PP.
Sementara Dinas Kesehatan mendapat alokasi Rp192 juta untuk fungsi rehabilitasi. Total anggaran mencapai Rp687 juta. Parhi menilai, alokasi tersebut penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.
“Langkah ini sangat krusial untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dan anak-anak yang rentan menjadi korban,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan, mengungkapkan temuan 76 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Sebanyak 22 kasus merupakan warga Kota Mataram. Sedangkan 54 kasus lainnya berasal dari luar daerah. Menurut Emirald, temuan kasus pada fasilitas kesehatan Kota Mataram banyak berasal dari luar daerah.
“Kondisi ini tidak lepas dari posisi Mataram sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat dari berbagai wilayah,” ujarnya.
Secara kumulatif, Dinas Kesehatan Kota Mataram mencatat 929 kasus HIV/AIDS sejak 2001 hingga 2025. Jumlah tersebut terdiri atas 493 kasus HIV dan 436 kasus AIDS. Sebanyak 139 orang dilaporkan meninggal dunia.
Dinas Kesehatan Kota Mataram juga memperkuat deteksi dini melalui layanan skrining HIV pada sejumlah puskesmas. Layanan tersebut tersedia antara lain pada Puskesmas Mataram, Tanjung Karang, Selaparang, Dasan Agung, dan Pejeruk. (*)
