Jakarta (NTBSatu) – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, membeberkan poin penting pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Kamis, 24 September 2026. Pertemuan itu membahas pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mendengarkan pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai persoalan tersebut. Dia menjabarkan beberapa poin penting dari pertemuan itu.
Pertama, dari pertemuan itu salah satu keputusan presiden adalah membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Pembentukan BPGMN bertujuan memperkuat pengelolaan lahan gambut dan mencegah karhutla berulang setiap tahun.
“Presiden memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang akan melibatkan para ilmuwan dan profesional. Hal itu untuk memperkuat upaya pencegahan, riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan titik panas,” kata Teddy, mengutip Instagram @sekretariat.kabinet, Jumat, 25 September 2026.
Kedua, pertemuan itu membahas penguatan operasi darat untuk menangani karhutla. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan Satgas Darat untuk merespons kebakaran langsung di lokasi.
Ketiga, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, termasuk pompa portabel dan pengeboran dangkal. Sarana tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan kebakaran. Terutama di kawasan gambut yang memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan respons cepat di lapangan.
Lebih lanjut, Teddy, juga menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa dan masyarakat sekitar melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat sekitar kawasan gambut memiliki peran penting dalam mencegah dan merespons kebakaran sejak awal.
“Dengan mempertemukan pengetahuan para ilmuwan, teknologi, dan pengalaman masyarakat di lapangan, pengelolaan gambut diharapkan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Sekaligus menjaga ekosistem dan mencegah karhutla agar tidak terus berulang,” kata Teddy. (*)
