Program Rp1 Miliar per Desa Lobar Siap Jalan, Infrastruktur Jadi Usulan Dominan
Lombok Barat (NTBSatu) – Setelah resmi diluncurkan pada puncak HUT ke-68 Lombok Barat (Lobar), program Rp1 miliar per desa kini memasuki fase krusial yakni pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah memastikan, seluruh skema anggaran telah siap. Tinggal menunggu pencairan kas untuk mulai dikerjakan.
Tanggapan Kepala Bapperida
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Barat, Deny Arif Nugroho menegaskan, program tersebut secara administratif sudah “on track”. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sebelumnya diserahkan ke desa.
“Artinya sekarang tinggal pelaksanaan. Beberapa kegiatan bahkan sudah mulai tahap perencanaan dan ada yang sudah berjalan,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin 20 April 2026.
Namun demikian, ia mengakui masih ada sejumlah kegiatan yang menunggu pencairan anggaran kas. Hal ini menjadi penentu kapan proyek-proyek tersebut bisa mulai dikerjakan secara penuh di masing-masing desa.
“Sekarang tinggal menunggu kapan anggaran kas itu turun ke desa. Kepala desa juga kita dorong untuk ikut mengawasi pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.
Dari sisi perencanaan, mayoritas usulan yang masuk didominasi oleh sektor infrastruktur. Hal ini dinilai wajar, mengingat kebutuhan pembangunan fisik di desa masih sangat besar dan membutuhkan anggaran tinggi.
“Yang terbanyak itu infrastruktur. Misalnya jalan, satu kilometer saja bisa butuh Rp4 sampai Rp5 miliar. Belum lagi jembatan dan irigasi,” jelas Deny.
Dominasi usulan infrastruktur ini juga tercermin dalam blueprint alokasi anggaran. Porsi terbesar masih diarahkan pada pembangunan fisik, meskipun tetap diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia, ekonomi desa, serta aspek sosial dan kelembagaan.
Bupati Sebut Langkah Menjawab Persoalan Desa
Sementara itu, Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan, program Rp1 miliar per desa bukan sekadar proyek anggaran. Melainkan upaya nyata untuk menjawab persoalan mendasar di desa.
“Yang penting bagi saya, masalah di desa itu diselesaikan sampai detail. Program ini mungkin belum sempurna di awal, tapi substansinya sudah kita siapkan,” tegasnya beberapa waktu yang lalu.
Ia juga menekankan bahwa realisasi program ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi janji politik kepada masyarakat.
“Yang penting janji Rp1 miliar per desa itu bisa kita wujudkan. Nanti dalam perjalanannya kita evaluasi dan perbaiki,” katanya.
Program ini sendiri melibatkan berbagai sumber pembiayaan, tidak hanya dari APBD kabupaten, tetapi juga melalui dukungan provinsi hingga lembaga seperti Baznas. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat dampak pembangunan hingga ke tingkat desa.
Dengan total 119 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran, program ini menjadi salah satu langkah paling ambisius dalam pemerataan pembangunan di Lombok Barat.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa. (Zani)
