DPRD NTB Wanti-Wanti Dampak Kenaikan BBM Non Subsidi, TPID Didesak Cegah Lonjakan Harga
Mataram (NTBSatu) – Komisi III DPRD NTB menyoroti potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, yang dinilai dapat memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Mereka meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bergerak cepat untuk mengantisipasi dampak tersebut.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi mengingatkan, kenaikan BBM non subsidi hampir pasti akan berdampak pada kenaikan harga barang. Terutama sektor pangan yang sangat bergantung pada distribusi logistik.
“Pasti itu akan menyeret kenaikan harga. Kita khawatir, ini harus segera diantisipasi oleh tim pengendalian inflasi daerah,” tegasnya kepada NTBSatu, Senin, 20 April 2026.
Ia menjelaskan, sebagian besar distribusi bahan pangan di NTB masih mengandalkan transportasi berbasis BBM non subsidi, seperti kapal logistik dan truk pengangkut barang. Kondisi ini membuat biaya distribusi rentan meningkat seiring kenaikan harga BBM.
“Barang-barang itu diangkut pakai kapal besar dan truk yang menggunakan BBM non subsidi. Ketika biaya transportasi naik, otomatis harga jual di pasar ikut naik,” ujar politisi dari PKS tersebut.
Tak hanya faktor biaya, Sambirang juga menyoroti efek psikologis pasar. Menurutnya, kenaikan harga kerap terjadi bahkan sebelum penerapan kebijakan resmi.
“Kadang baru dengar kabar saja, harga sudah naik duluan. Ini yang harus dikendalikan,” katanya.
Ia menekankan, sektor pangan harus menjadi perhatian utama karena menyumbang lebih dari 50 persen pengeluaran rumah tangga miskin. Kenaikan harga sembako, kata dia, berpotensi memperburuk angka kemiskinan.
“Kalau harga pangan naik, masyarakat miskin yang paling terdampak. Inflasi naik sedikit saja, bisa berdampak pada ribuan orang jatuh ke jurang kemiskinan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi lonjakan permintaan BBM subsidi akibat peralihan pengguna dari non subsidi. Jika tidak ada langkah antisipasi, kondisi ini bisa memicu kelangkaan.
Tanggapan Pengamat Ekonomi
Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Prof. Iwan Harsono menilai, kenaikan BBM non subsidi memang sangat mungkin terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Kalau harga sudah naik, biasanya sulit turun. Dampaknya akan merembet ke banyak sektor,” ujar akademisi Universitas Mataram (Unram) tersebut.
Ia juga mengingatkan, keterbatasan anggaran negara dapat memperparah situasi. Terutama jika terjadi lonjakan penggunaan BBM subsidi.
“Sebagian pengguna non subsidi bisa beralih ke subsidi, sementara APBN kita terbatas. Ini bisa membebani pemerintah,” jelasnya.
Baik DPRD maupun pengamat ekonomi sepakat, harus ada langkah antisipatif. Mereka berharap, TPID mampu menjaga stabilitas harga. Terutama kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah potensi tekanan inflasi.
Sebagai informasi, per hari ini, Senin, 20 April 2026, ada tiga jenis BBM non subsidi yang mengalami lonjakan harga signifikan. Di antaranya, Pertamax Turbo di harga Rp19.400, lalu Pertamina Dex di harga Rp 23.900 dan Dexlite di harga Rp 23.600. Kenaikan ini akan berdampak pada kendaraan dengan mesin berat seperti yang digunakan dalam industri. (Zani)
