Pemprov NTB Perkuat Langkah Mitigasi Struktural dan Non-struktural untuk Risiko Bencana
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB tengah menjalankan pembangunan dan pertumbuhan pusat ekonomi baru mendorong pembukaan hingga alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya.
Namun sisi lain, kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya banjir, banjir bandang, longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Di tengah posisi itu Pemprov NTB memberikan solusi konkrit. Intinya perlu ada upaya mitigasi struktural dan non-struktural, serta penyebarluasan informasi kebencanaan.
“Termasuk penguatan sistem peringatan dini untuk meminimalkan kerugian ekonomi dan korban jiwa,” kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi.
Ia menyebut, dampak perubahan iklim makin terasa. Terutama di wilayah selatan Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan kawasan Barat Lombok yang rentan terhadap banjir rob.
Kemunculan cuaca ekstrem, penurunan kualitas ekosistem pesisir, serta potensi krisis air menjadi tantangan nyata bagi NTB.
Menurut Iswandi, fokus pembangunan dalam RPJMD mendatang termasuk penguatan manajemen sumber daya air, ketahanan pangan, perlindungan ekosistem. Juga mitigasi risiko iklim berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.
“NTB harus siap menghadapi iklim yang semakin tidak menentu. Ketahanan iklim bukan pilihan, tetapi keharusan untuk memproteksi masa depan daerah,” tutupnya.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini kita hajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Dengan visi “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini diharapkan mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
