Dr. H. Ibnu Khaldun Dorong Lompatan Peradaban NTB untuk Pembangunan Berkelanjutan 2025–2029
Bima (NTBSatu) – Konsultasi Publik penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) NTB 2025–2029 yang diselenggarakan Bappeda Provinsi NTB pada 20 November 2025 di Hotel Lombok Raya Mataram, menghadirkan dinamika pemikiran yang kuat mengenai masa depan pembangunan daerah.
Pertemuan yang melibatkan perwakilan pemerintah, akademisi, lembaga masyarakat sipil, dan para pelaku pembangunan ini menghadirkan Assoc. Prof. Dr. H. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si., Ketua STKIP Taman Siswa Bima, sebagai narasumber yang membahas pilar “Pendidikan Berkualitas” dalam kerangka SDGs.
Melalui pemaparan yang runut dan bernuansa argumentatif, ia menekankan bahwa pendidikan bermutu tidak sekadar instrumen teknokratis. Melainkan fondasi peradaban yang menentukan daya tahan ekonomi, kohesi sosial, serta kualitas demokrasi daerah.
Paparan tersebut memotret arah strategis pembangunan pendidikan NTB dengan menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai faktor inti transformasi.
NTB, menurutnya, perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan seiring dengan tuntutan nasional tersebut.
Ia mencontohkan negara-negara maju yang berhasil mempercepat pertumbuhan ekonominya. Seperti Korea Selatan, Finlandia, dan Tiongkok yang memulai perubahan melalui reformasi pendidikan secara konsisten.
Pendidikan berkualitas, dalam pandangannya, mencakup ekosistem yang menyeluruh. Yaitu peningkatan kompetensi guru, kurikulum yang adaptif, pemerataan fasilitas belajar, kapasitas riset, hingga kemitraan multipihak.
Melalui pendekatan analitis, Dr. Ibnu Khaldun menguraikan alasan mengapa pendidikan berkualitas merupakan prioritas yang tak dapat ditunda.
Pertama, daya saing daerah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi global. Bergantung pada pariwisata dan pertambangan saja tidak cukup untuk membawa NTB pada lompatan kemajuan.
Kedua, kesenjangan akses dan mutu pendidikan antara wilayah maju dan 3T masih sangat terasa. Terutama pada pendidikan usia dini dan pendidikan tinggi. Sehingga diperlukan kebijakan yang digerakkan oleh data dan pendanaan berkelanjutan.
Ketiga, tantangan masa depan yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan yang bukan hanya mentransfer pengetahuan. Tetapi membentuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter yang tangguh.
Pada bagian yang lebih kritis, ia mengingatkan risiko yang akan timbul jika peningkatan mutu pendidikan diabaikan. Kemiskinan struktural, rendahnya mobilitas sosial, dan stagnasi produktivitas menjadi ancaman nyata ketika pendidikan tidak berkembang. Persoalan kompetensi guru yang masih timpang, distribusi pelatihan yang belum merata, serta beban administratif yang mengurangi efektivitas pengajaran turut menjadi sorotan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendidikan, terutama akses internet dan fasilitas literasi di sekolah dasar, menggambarkan tantangan mendasar yang perlu segera diatasi.
Kontribusi akademisi dalam pembangunan pendidikan daerah juga mendapat sorotan penting. Sebagai pimpinan perguruan tinggi pendidikan, Dr. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa lembaga seperti STKIP Taman Siswa Bima tidak boleh berdiri sebagai menara gading.
Perguruan tinggi perlu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan guru profesional, memperkuat budaya ilmiah, serta meningkatkan literasi dan numerasi masyarakat. Ia mendorong Pemprov NTB membangun pola kemitraan yang lebih struktural, serta menekankan pentingnya pemanfaatan rapor pendidikan berbasis data, pemerataan distribusi guru, dan revitalisasi pendidikan vokasi. Perguruan tinggi, menurutnya, harus memastikan bahwa riset dan inovasi pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan lokal.
Kegiatan konsultasi publik yang berlangsung hingga sore hari ditutup dengan penyusunan rekomendasi untuk RAD TPB/SDGs 2025–2029.
Kehadiran Dr. Ibnu Khaldun memberikan perspektif yang memperkuat urgensi transformasi pendidikan sebagai prasyarat utama pembangunan berkelanjutan NTB. Gagasan yang disampaikan tidak hanya memperkaya perumusan arah kebijakan, tetapi juga menegaskan pentingnya kepemimpinan intelektual yang visioner dan kolaboratif dalam membangun masa depan pendidikan daerah. (*)
