Lalu Iqbal dan 17 Gubernur Geruduk Kantor Purbaya, Protes Transfer ke Daerah Dipangkas

Jakarta (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama 17 gubernur se-Indonesia menolak kebijakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang memotong anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Delapan belas gubernur tersebut ramai-ramai protes mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Selasa, 7 Oktober 2025 kemarin.

Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan tidak ada satu pun gubernur yang setuju anggarannya dipotong.

“Semuanya (gubernur) tidak setuju karena kemudian ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” kata Sherly di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, mengutip CNN Indonesia, Rabu, 8 Oktober 2025.

“Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten, bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” sambung Sherly.

Keluhan serupa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem juga sampaikan. Ia mengatakan, anggaran untuk daerahnya bahkan dipotong hingga 25 persen.

“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris menegaskan para gubernur memang sengaja meminta waktu Purbaya.

Ia bersama gubernur lain ingin menyampaikan, keluh kesah soal pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Pemerintah Bakal Evaluasi TKD 2026

Gubernur Jambi itu mencontohkan sampai ada daerah yang kesulitan membayar operasional belanja pegawai, termasuk gaji PPPK. Al Haris mengklaim dampak yang daerah rasakan sangat luar biasa.

Menurutnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa responsif terhadap keluhan para kepala daerah. Pemerintah nantinya bakal melakukan evaluasi besaran TKD di 2026.

“Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” jelasnya.

“Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya kecil yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi, bicara visi-misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” sambung Al Haris.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, berikut daftar gubernur yang hadir langsung di Kantor Kemenkeu dalam audiensi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa:

1. NTB;
2. Kalimantan Timur;
3. Kalimantan Utara;
4. Bangka Belitung;
5. Banten;
6. Kepulauan Riau;
7. Jawa Tengah;
8. Sulawesi Tengah;
9. Maluku Utara;
10. Sumatra Barat;
11. DI Yogyakarta;
12. Papua Pegunungan;
13. Bengkulu;
14. Aceh;
15. Sumatra Utara;
16. Lampung;
17. Sulawesi Selatan;
18. Jambi.

Itulah daftar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi Kantor Kementerian Keuangan. (*)