Ribuan Pendemo Geruduk Kantor DPRD NTB, Soroti Eksploitasi Alam – “Selangit” Tunjangan Dewan
Mataram (NTBSatu) – Ribuan massa aksi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memadati gedung DPRD NTB hingga Rabu siang, 27 Agustus 2025.
Massa aksi menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Mulai dari isu eksploitasi alam hingga tunjangan dewan yang terlalu tinggi.
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menegaskan aksi tersebut menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap rezim yang dianggap anti-kepentingan masyarakat.
Dalam orasinya, massa menyoroti ancaman eksploitasi tambang hingga Gunung Rinjani. Pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, serta ketimpangan sosial yang semakin melebar.
“Kehadiran kawan-kawan adalah wujud kekuatan bersama. Mari tunjukkan di tengah kebijakan yang tidak berorientasi pada rakyat, bahwa perlawanan masih ada dan akan terus menyala,” ucap orator aksi.
Ribuan peserta aksi membawa bendera merah putih, spanduk penolakan, hingga poster dengan berbagai tuntutan.
Mereka menegaskan DPRD NTB harus mendengar aspirasi rakyat, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan pejabat. Massa juga mengecam tingginya tunjangan dan gaya hidup mewah para anggota dewan di tengah luasnya penderitaan rakyat.
Aliansi menilai kebijakan tunjangan dewan yang terus membengkak memperburuk jurang kesenjangan sosial. Mereka menyebut pejabat sibuk berfoya-foya sementara rakyat harus menanggung beban hidup yang semakin berat.
Selain itu, pendemo menolak eksploitasi kawasan konservasi Gunung Rinjani. Mereka menilai langkah tersebut mengancam kelestarian lingkungan dan mengorbankan hak masyarakat adat serta generasi mendatang.
Teriakan “Hidup mahasiswa!” dan “Hidup rakyat Indonesia!” mewarnai aksi yang berlangsung di depan gerbang DPRD NTB yang terus bergema di tengah barisan massa. Sejumlah mahasiswa juga terlihat menaiki pagar dan membawa pengeras suara untuk mengobarkan semangat demonstran.
Hingga siang hari, ribuan pendemo masih bertahan dan berjanji tidak akan meninggalkan lokasi sebelum aspirasi mereka mendapat persetujuan Ketua DPRD NTB. Aliansi memastikan aksi akan terus berlanjut dengan barisan yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. (*)
