Tujuh Fakta Kasus Narkoba Eks Kapolres Bima Kota yang Jadi Tersangka

Mataram (NTBSatu) - Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro menjadi sorotan publik setelah dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika mencuat. Isu ini menjadi sorotan luas karena menghadirkan ironi, mengingat perannya selama ini sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan narkoba. Selanjutnya, kasus ini mencuat setelah serangkaian informasi, pengakuan, serta temuan penyidik terungkap ke publik. Dugaan keterlibatan Didik dalam jaringan narkoba semakin menguat seiring penangkapan oleh tim Paminal Mabes Polri, pengungkapan barang bukti narkotika, hingga penetapan status tersangka oleh Bareskrim Polri. Fakta-Fakta Skandal Narkoba Eks Kapolres Bima Kota Berikut fakta-fakta penting dalam kasus dugaan keterlibatan mantan Kapolres Bima Kota yang berhasil NTBSatu rangkum: 1. Isu Awal Muncul dari Media Sosial Kabar dugaan keterlibatan eks Kapolres Bima Kota bermula dari unggahan media sosial. Aktivis advokasi kasus narkoba, Uswatun Hasanah menyebarkan informasi melalui akun Facebook-nya Badai NTB Real. Kemudian, ia mengunggah foto dengan keterangan dugaan keterlibatan Kapolres dalam jaringan narkoba. “Kapolres Bima Kota dan istrinya diamankan oleh Polda NTB atas pengembangan Penangkapan anggota kepolisian atas nama Karol dan Nita (suami istri),” tulis akun Badai Ntb Real pada Senin pagi, 9 Februari 2026. 2. ‘Nyanyian’ Kasat Resnarkoba Perkuat Dugaan Keterlibatan Kapolres Mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi “bernyanyi” di Polda NTB terkait dugaan kasus narkoba di Kota Bima. Kemudian, 'nyanyiannya' membuat sejumlah pihak terseret berujung pemeriksaan petinggi kepolisian, salah satunya Kapolres Bima Kota. Sumber NTBSatu menyebut, Malaungi dan Didik menjalani sidang kode etik di Bid Propam Polda NTB Senin pagi, 9 Februari 2026. Kemudian, hasil pemeriksaan kode etik, Malaungi di-non aktifkan. 3. Dugaan Kabur ke Bali Informasi internal kepolisian menyebut, Didik keluar daerah bersama istrinya menuju Bali melalui jalur udara. Dugaan itu semakin kuat setelah AKBP Didik hingga hari ini tidak juga berdinas di Polres Bima Kota. “Kemarin keluar daerah dan saya belum dapat info beliau di mana,” kata Wakapolres Bima Kota Kompol Herman kepada NTBSatu , Selasa, 10 Februari 2026. 4. Permintaan Mobil Alphard Rp1,8 miliar Kuasa hukum Malaungi, Dr. Asmuni mengungkap, kliennya mengumpulkan dana untuk membeli Toyota Alphard senilai Rp1,8 miliar atas permintaan Kapolres Didik. “Ditekan dengan ancaman akan diparkir di lapangan Baradaksa Polda NTB. Belum lagi klien kami dimintai mobil Alphard terbaru senilai Rp1,8 miliar. Dari mana dapat uang?,” ungkapnya, Kamis, 12 Februari 2026. Malaungi kemudian menghubungi Didik setelah menerima tawaran Koko Erwin. "Klien kami langsung menghubungi pimpinannya dan mendapat arahan, bagaimana cara mainnya," ujar Asmuni. Koko Erwin bersedia memberikan uang Rp1,8 miliar dengan syarat polisi tidak mengganggu bisnis narkoba di Kota Bima. Selanjutnya, Malaungi meminta uang muka Rp200 juta sebagai tanda kesepakatan. 5. Terima Uang Rp1 Miliar Koko Erwin mengirim dana bertahap melalui rekening Dewi Purnamasari sebesar Rp200 juta, lalu Rp800 juta. Selanjutnya, Malaungi menyerahkan uang itu kepada Didik melalui ajudan. "Uang Rp1 miliar dari Koko Erwin ini diserahkan klien kami, AKP Malaungi secara tunai ke Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro melalui ajudannya yang dipanggil Ria," kata Asmuni. 6. Titip Koper Berisi Narkoba ke Anak Buah Tim Paminal Mabes Polri menangkap Didik pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB. Penyidik memperoleh informasi tentang koper putih berisi narkoba yang mantan Kapolres titipkan kepada Aipda Dianita Agustina di Tangerang. Selain itu, penyidik menemukan sabu 16,3 gram, 49 butir ekstasi, alprazolam, happy five, serta ketamin lima gram. 7. Resmi Jadi Tersangka Selanjutnya, Bareskrim Polri menetapkan Didik sebagai tersangka setelah gelar perkara. Selain itu, penyidik melanjutkan proses hukum ke tahap penyidikan. “Peserta gelar sepakat untuk melaksanakan proses penyidikan dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP jo UU RI No. 1 thn 2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika jo lampiran 1 nomor urut 9 UU RI No. 1 thn 2026 tentang penyesuaian pidana kepada tersangka AKBP. Didik Putra Kuncoro,” jelas Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengutip Liputan6, Sabtu, 14 Februari 2026. Kasus yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota ini menjadi ujian serius bagi institusi kepolisian. Penanganan yang tegas dan transparan akan menentukan kepercayaan publik terhadap komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkotika tanpa pandang bulu. (*)