Dua Alasan Isu Mencuat
Menurutnya, ada dua alasan utama yang kerap dijadikan dasar tudingan tersebut. Pertama, pembentukan tim transformasi dan reformasi internal Polri yang dilakukan sebelum Presiden Prabowo membentuk tim percepatan reformasi Polri.
Kedua, sikap Kapolri yang secara tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian pada Senin, 26 Januari 2026.
Habiburokhman menjelaskan, pembentukan tim transformasi dan reformasi Polri pada 17 September 2025 justru merupakan wujud loyalitas Kapolri dalam merespons keinginan Presiden Prabowo.
“Merupakan bentuk loyalitas Pak Kapolri, yang merespons keinginan Pak Prabowo untuk mempercepat reformasi Polri demi kebaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski saat itu Kapolri belum secara resmi menerima perintah langsung dari Presiden Prabowo. Listyo Sigit telah mengambil inisiatif yang ia nilai sangat positif dengan membentuk tim reformasi internal Polri.
“Ini inisiatif yang sangat-sangat baik. Baru setelah itu Presiden Prabowo membentuk tim percepatan reformasi Polri pada 7 November 2025,” tutur Habiburokhman.
Terkait penolakan Kapolri terhadap wacana Polri di bawah kementerian, Habiburokhman menilai sikap tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo.
Ia mengingatkan pernyataan Prabowo pada 18 September 2023. “Jika kelak Prabowo menjadi presiden, akan lebih mudah kalau Polri di bawah Pak Prabowo langsung,” kata Habiburokhman.
“Jadi jelas ya, kalau Pak Listyo Sigit itu 100 persen loyal pada Pak Prabowo,” tambahnya. (*)
