Desa Lamuntet Fokus Bangun Sejumlah Fasilitas Publik dan Penunjang Pertanian
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Lamuntet, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menuntaskan sejumlah pembangunan fasilitas pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Desa Lamuntet, Syafruddin mengatakan, pelaksanaan pembangunan secara bertahap menggunakan dana desa maupun dukungan pemerintah daerah.
“Selama beberapa tahun terakhir ini kami telah menyelesaikan beberapa pembangunan fisik. Salah satunya adalah pembangunan Gedung Serba Guna yang menggunakan dana desa,” ujar Syafruddin kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.
Gedung Serba Guna tersebut kini masyarakat menfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, mulai dari acara pernikahan, kegiatan kepemudaan, hingga pertemuan warga. Menurut Syafruddin, fasilitas ini sangat penting sebagai ruang publik yang menunjang aktivitas masyarakat.
Selain Gedung Serba Guna, Pemdes Lamuntet juga telah merampungkan pembangunan bronjong dengan panjang 500 meter menggunakan dana desa berfungsi menggeser alur sungai agar lebih lurus.
“Bronjong ini kami bangun supaya aliran sungai bisa lebih aman dan tidak mengancam pemukiman,” jelasnya.
Syafruddin menerangkan, Desa Lamuntet memiliki sekitar 350 kepala keluarga dengan total penduduk 1.200 jiwa. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun berada di kisaran Rp600 hingga Rp700 juta.
Selain memanfaatkan dana desa, Lamuntet juga mendapatkan dukungan pemerintah kabupaten melalui pembangunan jalan usaha tani yang sangat membantu mobilitas petani.
“Ada juga pembangunan jalan usaha tani dibantu oleh Pemerintah KSB,” kata Syafruddin.
Pada sektor lingkungan, Pemdes Lamuntet tahun lalu mengalokasikan anggaran untuk membeli kendaraan pengangkut sampah guna meningkatkan pengelolaan kebersihan desa.
Program Pemeberdayaan
Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemdes Lamuntet juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya menyalurkan kebutuhan petani, termasuk bantuan mesin air.
“Pembangunan itu tidak boleh hanya fisik saja. Kami tetap memperhatikan kebutuhan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Syafruddin.
Meski begitu, ia mengakui masih terdapat kendala besar di sektor pertanian. Wilayah pertanian Lamuntet yang merupakan area tadah hujan seluas 350 hektare hanya optimal sekitar 30 hingga 100 hektare. Kondisi tersebut tambah parah dengan keberadaan bendungan kecil di desa yang kini sudah mengalami abrasi.
“Kendala kami di lapangan adalah belum mencukupinya fasilitas untuk petani karena bendungan berskala besar belum beroperasi. Kami butuh bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten untuk pembangunan berskala besar,” tegasnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
