Mataram (NTBSatu) – Asisten III Setda Provinsi NTB, Ahmad Wirawan menyampaikan, perkembangan positif terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2024.
Dengan capaian pendapatan yang sesuai target dan belanja yang terealisasi tepat waktu, APBD NTB 2024 berhasil terlaksana tanpa meninggalkan utang jangka pendek.
“Alhamdulillah, berdasarkan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga 31 Desember siang ini, pelaksanaan APBD NTB 2024 berjalan on the track. Pendapatan yang bersumber dari PAD, Dana Transfer, dan pendapatan daerah lainnya telah terealisasi sesuai target,” ungkap Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa, 31 Desember 2024.
Ia menjelaskan, bahwa target pendapatan daerah tahun ini dapat tercapai berkat manajemen yang baik. Bahkan, meskipun ada deviasi antara target dan realisasi, nilainya tidak signifikan sehingga tidak memengaruhi stabilitas fiskal daerah.
“Realisasi pendapatan ini memungkinkan belanja yang telah dianggarkan dapat dibayarkan sesuai target, termasuk belanja pegawai, jasa, dan belanja modal. Semua SPM yang masuk telah kami bayarkan tanpa penundaan, sehingga tidak ada kewajiban pada tahun 2025,” jelasnya.
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Wirawan menggarisbawahi, pelaksanaan APBD tahun ini menunjukkan kemajuan signifikan daripada tahun sebelumnya. Salah satu indikatornya adalah tidak adanya pembayaran proyek yang ditunda ke tahun berikutnya.
“Inilah yang menjadi kemajuan kita daripada pelaksanaan APBD tahun lalu,” tambahnya.
Proyek-proyek fisik yang belum tuntas pada 2024, sudah pihaknya rencanakan mekanisme pembiayaannya melalui SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 2024. Namun proyek-proyek tersebut tidak akan dibukukan sebagai utang jangka pendek, melainkan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) hingga tuntas pada 2025.
Momentum Penyehatan APBD
Pelaksanaan APBD 2024 tanpa utang jangka pendek, menurutnya, adalah buah dari ikhtiar semua pihak untuk menyehatkan APBD NTB.
“Momentum ini harus terus berlanjut pada tahun 2025. Postur APBD 2025 sudah kami rancang dengan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Bahkan, APBD 2025 tidak hanya berbasis pada dokumen RPD. Tetapi juga telah disiapkan untuk menyesuaikan program pemerintahan baru, melalui perubahan APBD nantinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu contoh keberhasilan tahun ini adalah pembayaran TPP pegawai yang tuntas pada 2024 tanpa utang.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya menyehatkan APBD tetap memerlukan komitmen semua pihak. Termasuk pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan daerah.
“APBD sehat yang kita harapkan, yaitu indikatornya APBD tanpa utang, sudah dapat terwujud. Itu yang patut kita syukuri,” tutupnya.
Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi NTB optimis dapat menjaga momentum fiskal yang sehat, memastikan pembangunan daerah berkelanjutan. Serta yang paling utama, memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
