Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menepis anggapan yang menyatakan, bahwa program Jumat Salam dikaitkan dengan politik praktis.
“Justru kita ke desa-desa di tahun politik ini untuk meredakan situasi, artinya kita kesana untuk politik kenegaraan,” terangnya usai menghadiri acara Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL) pada Minggu, 8 Oktober 2023.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan adanya program tersebut dapat mengimbau masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu hal yang lumrah terjadi.
“Silahkan berbeda tetapi jangan menjadi sumber pertentangan, permusuhan dan pertengkaran,” ujarnya.
Ditanya pula, terkait dengan dikhawatirkan adanya pengambilalihan tugas dari Bupati dan Walikota dalam program tersebut.
Ia menegaskan, sejak awal telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Daerah agar program tersebut dapat diterima dan menjadi upaya bersama dalam menyelesaikan problem ditengah masyarakat.
“Saya sudah warning itu, kami masuk ke desa itu akan kulon nuwun ke Kabupaten Kota, kemarin kami sudah mohon izin ke Bupati Bima Dae Dinda sudah disampaikan, dengan Kapolda sudah juga nanti dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa,” ujarnya.
Adapun narasi yang akan disampaikan di tengah-tengah masyarakat, yakni tentang persatuan, dan terlebih juga dalam hal membangkitkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi narasi yang kita kembangkan adalah narasi negarawan,” ucapnya.
“Bagaimana suksesnya tahun politik dalam suasana aman dan damai segera tuntas, kemudian utuh bersatu, investasi segera hadir, dan kesejahteraan meningkat, itu yang kita harapkan,” terangnya.
Disinggung soal seperti apa batasan ketika turun ke desa-desa, ia menjelaskan, pada intinya akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah serta menyerap penuh segala persoalan yang ada.
“Ada batasannya, kita kesana bukan melakukan kunjungan desa dengan politik praktis tetapi politik negarawan,” tandasnya.
Diketahui, Pejabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, bakal membuat program Jumat Salam.
Dalam program itu, pemerintahan di bawah arahannya, akan diwajibkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun gunung serta mendengarkan keluh kesah masyarakat di setiap Jumat sampai Minggu.
Kemudian, setelah mendapatkan keluhan dari seluruh masyarakat, maka akan dilanjutkan dengan rapat evaluasi di hari Senin besoknya. (ADH)
