Mataram (NTBSatu) – Kebijakan efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Kota Mataram berdampak signifikan pada pengadaan stok pangan darurat.
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, terpaksa memangkas drastis volume pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah untuk tahun 2026.
Kepala DKP Kota Mataram, Sudirman mengungkapkan, stok beras CPP tahun 2025 sebanyak 20 ton telah habis disalurkan untuk penanganan bencana, termasuk bagi korban abrasi di Ampenan. Namun akibat kebijakan pengetatan anggaran, jumlah pengadaan untuk tahun depan merosot tajam.
Secara keseluruhan, DKP Mataram mengalami efisiensi anggaran sebesar 14 persen. Meski terdampak, angka ini relatif lebih kecil daripada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Perdagangan yang mengalami pemangkasan hingga 41 persen.
“Katanya kita efisiensi sekarang. Jadi anggaran yang ada di sana yang bisa kita sisihkan untuk itu (pengadaan beras) sebesar itu. Karena kemarin kan besar sekali di tahun 2025 anggaran kita untuk pengadaan beras sampai 20 ton, tahun 2026 ini tiga ton,” ujar Sudirman, Selasa, 28 April 2026.
Anggaran Terjun Bebas
Pemangkasan ini membuat DKP hanya mendapatkan jatah anggaran sekitar Rp20 juta untuk pengadaan beras di tahun 2026. Nilai ini hanya cukup untuk menyediakan stok sebesar tiga ton, berbanding jauh dengan pengadaan tahun sebelumnya.
Meski anggaran dikurangi, Sudirman menyebut, program pokok lainnya tetap berjalan dengan penyesuaian porsi. Jika dalam perjalanannya nanti terjadi kekurangan stok yang mendesak, DKP berencana mengajukan tambahan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Perketat Skala Prioritas
Keterbatasan stok ini memaksa DKP untuk lebih selektif dalam mendistribusikan bantuan. Sudirman menjelaskan, pemetaan wilayah rawan pangan kini menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
Salah satu indikatornya adalah aksesibilitas masyarakat menuju pasar, seperti di wilayah Rembiga bagian Utara yang lokasinya cukup jauh dari pusat pelayanan pangan.
“Intinya, ketahanan pangan itu bagaimana masyarakat mendapatkan akses untuk bisa ke pasar membeli bahan pangan yang berkualitas tetapi terjangkau dan aman dikonsumsi. Wilayah-wilayah seperti itu kita petakan,” jelasnya.
Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, DKP menerapkan mekanisme administrasi yang ketat. Setiap usulan bantuan harus pihaknya verifikasi secara berjenjang mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, hingga kecamatan sebelum akhirnya Wali Kota sebagai Ketua Dewan Pangan putuskan.
Pihaknya rencananya akan mengeksekusi pengadaan beras tiga ton tersebut pada triwulan kedua, sekitar Mei hingga Juli 2026. “Jadi, selama periode menunggu, DKP tetap menjalin koordinasi intensif dengan Bulog untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan darurat,” tambah Sudirman. (*)
