Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menetapkan, tujuh prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui forum konsultasi publik yang berlangsung di Aula Bappeda Kota Bima, Kamis, 19 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi tahap awal penyusunan arah pembangunan daerah yang realistis, terukur, dan sesuai kemampuan fiskal.
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., menegaskan, konsultasi publik berfungsi sebagai ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah.
Ia menekankan, pentingnya perencanaan berbasis data, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Terutama setelah kebijakan efisiensi nasional dan penyesuaian dana transfer pusat memengaruhi struktur APBD Kota Bima.
“Keinginan tentu tidak terbatas, tetapi kemampuan anggaran kita terbatas. Karena itu, perencanaan harus realistis dan fokus pada program prioritas,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota meminta perangkat daerah menjadikan hasil Musrenbang kelurahan sebagai dasar kebijakan pembangunan karena mencerminkan kebutuhan masyarakat.
