Tim Pakar Matadata Institute Dorong Program Desa Berdaya Sentuh Kebutuhan Riil Masyarakat
Mataram (NTBSatu) – Biro Perekonomian Setda NTB mulai merancang mesin ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah pakar dan praktisi dilibatkan dalam forum, dalam rangka menerima masukan, ide dan gagasan ekonomi NTB yang lebih futuristik.
Lewat gagasan membuat Focus Group Discussion (FGD) perdana bertajuk “Membedah Pertumbuhan Ekonomi NTB”, para pakar ekonomi, akademisi, dan pelaku kebijakan menyamakan langkah dalam memperkuat sektor non-tambang.
Fokus pemerintah saat ini pada pertanian, pariwisata, dan UMKM. Hal ini guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tambang yang selama ini fluktuatif.
FGD perdana diselenggarakan, Kamis, 6 November 2025 di ruang pertemuan Bank NTB Syariah. Menghadirkan seluruh narasumber strategis. Diantaranya, Ketua Komisi 3 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K . Pamungkas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin.
Prof Riduan Masud dari Akademisi UIN Mataram. Dr. Prayitno Basuki Akademisi Unram sekaligus Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTB. Suhardi Soud dari Tim Pakar Metadata Institute. Dr. H. Muhammad Irwan dari Tim Pakar Metadata Institute. Giri Arnaya,Anggota Tim Percepatan pembangunan NTB.
Prof. Dr. H. Agusdin dari Tim Pakar Metadata Institute. Serta Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazarudin. Dan diundang juga dari Kadin NTB, serta Bappeda NTB, namun berhalangan hadir.
FGD rencananya sekaligus menjadi embrio untuk membuat NTB Economic Forum yang akan rutin diselenggarakan setiap triwulan pada tahun 2026 nanti, guna membedah seluruh persoalan ekonomi, dan mencari solusinya. Agar terwujud target-target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Sementara itu, Tim Pakar Matadata Institute, Suhardi Soud menyoroti perlunya fokus pada sektor unggulan yang menjadi kekuatan NTB seperti pertanian, perikanan, kemaritiman, dan pariwisata. Ia juga menekankan pentingnya mendukung kebijakan sektor riil, khususnya program MBG, untuk memperkuat produksi lokal mulai dari pakan, sayuran, hingga telur sehingga peternak dan petani tidak bergantung dari luar daerah.
“Produksi jagung di Sumbawa luar biasa, tapi kita masih tergantung pakan dari luar. Harusnya ini bisa terselesaikan di dalam,” tegasnya.
Ia menilai kerja sama regional harus diperkuat, terutama untuk menangkap potensi “luberan pariwisata Bali” agar memberikan manfaat ekonomi bagi NTB. Menurutnya, kerja sama lintas daerah akan lebih efektif ketimbang berjalan sendiri.
Ia juga menyinggung persoalan kewenangan pengelolaan laut yang hanya berada pada provinsi hingga 12 mil, sementara kabupaten/kota tidak memiliki otoritas. Kondisi ini disayangkan mengingat potensi kelautan NTB sangat besar dan belum masuk dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
Terkait strategi penanggulangan kemiskinan, Suhardi mendukung penuh program Desa Berdaya yang memungkinkan intervensi langsung di tingkat desa serta integrasi program seperti MBG yang dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Terakhir, ia menekankan pentingnya forum evaluasi berkala untuk menentukan titik tumbuh setiap triwulan sehingga strategi pembangunan menjadi konkret dan terukur.
“Kita harus fokus. Tentukan sektor tumbuh setiap triwulan agar pengukuran lebih jelas,” tutupnya. (*)
