Cek Fakta! Link Pendaftaran Kartu Prakerja 2025 yang Viral di Facebook Terbukti Palsu
Mataram (NTBSatu) – Pengguna media sosial dihebohkan dengan munculnya tautan atau link akses pendaftaran program Kartu Prakerja 2025.
Informasi tersebut muncul melalui unggahan akun Facebook bernama @infoberitaterkini. Banyak warganet yang tanpa berpikir panjang membagikan tautan tersebut ke berbagai platform, karena mengira pemerintah sudah membuka program Kartu Prakerja 2025.
Sebagai informasi, Kartu Prakerja merupakan salah satu program andalan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat.
Sasaran utama dari program ini mencakup pencari kerja, pekerja aktif, serta masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program ini membantu peserta memperoleh pelatihan kerja, insentif, dan akses sertifikat keahlian.
Namun setelah penelusuran lebih lanjut, tautan yang tersebar luas di Facebook tersebut ternyata palsu. Sebab, tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Prakerja. Melainkan, terindikasi sebagai modus penipuan atau phishing yang bertujuan mencuri data pribadi pengguna.
Banyak pihak mulai mengingatkan publik agar tidak asal klik dan membagikan informasi yang belum terverifikasi.
Melansir Kompas.com, Selasa, 29 Juli 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, hingga saat ini belum ada pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja untuk tahun 2025.
Pendaftaran terakhir berlangsung pada tahun 2024, sementara saat ini pemerintah sedang menyiapkan proses transisi pengelolaan program tersebut.
Penanganan program yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian akan dialihkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dengan belum adanya pengumuman resmi dari pemerintah, masyarakat sebaiknya tidak mempercayai tautan yang beredar tanpa konfirmasi.
Pemerintah mengimbau agar publik mengakses informasi hanya melalui kanal resmi Kartu Prakerja, seperti situs prakerja.go.id atau akun media sosial resmi yang telah terverifikasi.
Langkah ini penting untuk mencegah korban penipuan data yang semakin marak terjadi, dengan menyasar program-program bantuan pemerintah. (*)
