Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPA, Kemendagri, Bappenas, BKKBN bersama tiga lembaga PBB yaitu UNFA, UNICEF, UN Women, dan Global Affair Canada (GAC) melakukan monitor kunjungan program Better Reproductive Health and Rights for All in Indonesia Phase II (BERANI II) di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kamis, 30 Mei 2024.
Kunjungan itu melibatkan Kedutaan Kanada, UNFPA, UNICEF, UN Women, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, DP3AP2KB NTB, Pemkab Lombok Timur, dan Pemdes Jurit.
Pada kunjungan tersebut, tim monitor dan melihat langsung pelaksanaan posyandu di Desa Jurit dan berdialog dengan kepala desa, kader, dan petugas kesehatan.
“Kami telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus perkawinan anak,” kata Kades Jurit, Zulkarnaen di hadapan tim.
Ia menyebut, kasus perkawinan anak di desa tersebut mulai dapat ditekan sejak Pemprov NTB mengeluarkan Perda Pencegahan Perkawinan anak.
“Aturan ini membuat orang tua atau seseorang berpikir panjang untuk melakukan pernikahan dini”, imbuh Zulkurnaen.
Kepala Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kemendagri RI, Reza Pranatama, menjelaskan kedatangan tiga lembaga internasional itu bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka memperkenalkan program Berani II.
Berita Terkini:
- Hamdan Kasim Serahkan ke DPP terkait Perebutan Kursi Ketua DPRD NTB 2024-2029
- Buka Gerakan Aksi Bergizi di SMPN 2 Labuhan Badas, Haji Mo Soroti Penyakit Anemia dan Stunting
- Dikritik Gagal, Program Beasiswa NTB Bang Zul Justru Dipuji Asisten Profesor UK
- Pemkot Mataram Canangkan Bangun Bank Sampah Induk Senilai Rp800 Juta
- Persiapan MotoGP Mandalika Dinilai Sudah Siap
“Memang ini sudah resmi diluncurkan tanggal 14 Mei kemarin, pada hari ini kita bersama leader dari UNFPA, Unicef, dan GAC dari Kanada bersilaturahmi untuk lebih dalam memperkenalkan apa itu program Berani II,” ucapnya.
Reza membeberkan, alasan dipilihnya Lombok Timur sebagai titik kunjungan karena daerah tersebut dinilai sudah terdapat piloting program dan penganggaran yang terintegrasi terkait perlindungan perempuan.
Sementara itu, Pj Bupati Lotim, M Juaini Taofik, menyebut selain menggenjot program yang berkaitan dengan infrastruktur, tidak kalah penting juga mengejar pembangunan sumber daya manusia.
“Persoalan stunting, persoalan masih adanya ibu melahirkan yang meninggal dunia, tingkat kematian ibu hamil dan anak. Lalu ada persoalan masih banyak yang menikah di usia anak, itu menjadi perhatian kita,” kata Taofik.
Berkat komitmen itu, lanjut Taofik, Lombok Timur terpilih menjadi menjadi salah satu dari 100 lokus program BERANI II di Indonesia, yang langsung dibawahi Kemendagri dan Bappenas.
“Dan hari ini kita didatangi oleh penyuplai dana kita dari UNFPA, UNICEF, dan GAC,” ucapnya.
Terkait program BERANI II, lanjut Taofik, sudah diluncurkan di dua kecamatan di Lombok Timur yaitu Kecamatan Pringgasela dan Masbagik.
“Kalau positif (hasil monitoring), akan dilanjutkan. Kalau tidak berdampak juga pasti akan dilaporkan,” imbuhnya.
BERANI II merupakan program peningkatan kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak-hak reproduksi bagi perempuan dan anak di Indonesia. Program ini akan fokus pada isu kematian ibu melahirkan, kekerasan berbasis gender, dan perkawinan anak. (MKR)
