Mataram (NTB Satu) – Minimnya jumlah siswa yang mendaftar pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 lalu di beberapa sekolah di pinggiran Kota Mataram banyak dikeluhkan pihak sekolah.
SMPN 21 Mataram menjadi sekolah yang merasakan minimnya jumlah siswa yang mendaftar. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala SMPN 21 Mataram, Hj. Aminah, S.Ag., M.H., yang mengatakan jumlah siswanya hanya 150 sampai 155.
“Untuk rencana PPDB tahun ini katanya ada pemerataan tetapi saya belum tahu bagaimana sistemnya. Jika memang nanti terjadi, kami akan dukung, karena masa hanya 150 sampai 155 aja siswanya,” ungkap Aminah saat ditemui Senin, 6 Februari 2023.
Pemerataan yang dimaksudkan merupakan pemerataan bagi sekolah-sekolah supaya sekolah pinggiran tidak berkecil hati menerima siswa yang sedikit.
“Dulu pernah terjadi pemerataan murid ini, pemeratannya menggunakan nilai sehingga sangat efektif dan bagus. Sebab, kalau nilainya tidak pas di salah satu sekolah maka akan bergeser sampai ke sekolah yang berada di pinggiran sehingga mendapat jumlah siswa yang banyak,” jelas Aminah.
Aminah berharap, kebijakan yang diambil adalah kebijakan pemerataan siswa tersebut. “Kalau kebijakannya seperti tahun lalu, jangan harap kami bisa mendapat siswa,” tambah Aminah.
Mantan Kepala SMPN 19 Mataram ini juga memberikan saran kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram untuk tidak mengedrop siswa ke SMP yang dianggap favorit masyarakat.
“Dinas bisa saja tidak mengedrop, misalnya dari SMP 1, SMP2, dan SMP 3 atau bisa saja menerima tetapi dikembalikan ke lingkungannya seperti mentransfer siswa ke sekolah pinggiran setelah tidak dapat di sekolah pertama dan kedua,” terang Aminah.
Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Disdik Mataram, Yusuf, S.Pd., berencana meminimalisasi perdebatan antar zona sekolah di sistem zonasi yang telah digunakan sebelum-sebelumnya.
“Sistem zonasi yang sudah mungkin nanti akan diubah dengan berbicara terlebih dahulu bersama kepala sekolah, karena beberapa sekolah masih ada yang memperdebatkan batasan sekolahnya,” ungkap Yusuf.
Rencana lain yang akan dilakukan, seperti perubahan sistem pembelajaran menjadi pola madrasah kepada sekolah yang cenderung tidak mendapat siswa.
“Ada wacana, kami juga sudah berbicara dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, nanti sekolah yang kosong sistem pembelajarannya dicoba menggunakan pola madrasah, seperti mata pelajarannya dan cara berpakaiannya juga tetapi namanya tetap SD dan SMP,” pungkas Yusuf. (JEF)
