Mataram (NTBSatu) – Dua desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) jadi sasaran program desa berdaya transformatif, karena masuk kategori miskin ekstrem. Kedua desa tersebut adalah Desa Telaga Bertong dan Seteluk Tengah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), Lalu Hamdi mengatakan, dua Desa Berdaya transformatif di KSB sebenarnya bukan desa dengan miskin ekstrem. Namun, karena program Desa Berdaya menyasar 10 kabupaten/kota, sehingga diambil dua desa tersebut.
Adapun skema Desa Berdaya Transformatif, akan dikelola langsung oleh pemerintah desa dan dinas terkait, tergantung pada tema Desa Berdaya. Jika dikelola oleh dinas, lanjutnya maka program Desa Berdaya berbentuk program, dan jika dalam bentuk bantuan keuangan, maka program Desa Berdaya akan dikelola oleh pemerintah desa.
“Kalau desa berdaya transformatif, dikelola oleh dinas. Tapi kalau tematik, nanti desa dan dinas yang mengelola,” katanya.
Pelaksanaan program dilakukan bertahap selama lima tahun masa pemerintahan. Desa yang telah menerima bantuan pada tahun pertama, tidak akan mendapat alokasi ulang di tahun berikutnya.
“Tidak tiap tahun, tapi selama lima tahun dibagi bertahap. Tahun 2026 desa mana saja, lalu 2027 desa lain yang belum dapat. Jadi dalam lima tahun, 1.166 desa sudah kebagian semua,” lanjutnya
Program desa berdaya yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal akan menyasar 1.166 desa yang ada di provinsi. Di Kabupaten Sumbawa Barat, tercatat ada 65 desa dan kelurahan yang akan mendapatkan program desa berdaya tematik, sementara untuk program desa berdaya transformatif menyasar dua desa, yaitu Desa Telaga Bertong dan Seteluk Tengah.
Tahap pertama program desa berdaya yang diinisiasi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, akan menyasar 40 desa di NTB.
Dari 40 desa tersebut, empat di antaranya ada di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya Desa Motong, Kecamatan Utan.
Desa berdaya merupakan salah satu program unggulan Iqbal-Dinda. Program ini menjadi prioritas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025.
Program ini berfokus pada pengentasan kemiskinan di 1.166 desa yang ada di NTB. Hal ini sekaligus menjawab tiga isu prioritas Gubernur NTB. Salah satunya, pengentasan kemiskinan.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
