Mataram (NTBSatu) – Bakal capres dan cawapres yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2024 saat ini sedang melakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan (RSPAD) Gatot Soebroto hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023.
Tim pengawas menegaskan kepada pihak rumah sakit agar mampu bersikap netral pada saat tes kesehatan berlangsung.
Berita Terkini:
- Pariwisata Jadi Sumber Pendapatan di NTB, Ummi Rohmi Dorong Asosiasi Bersatu Membangun Spot Wisata
- Ummi Rohmi Soroti Potensi Daerah Wisata dan Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
- Rohmi-Firin Bidik Potensi Bahari di NTB, Bakal Gandeng Provinsi Kepulauan Lain
- Kelompok Masyarakat Berdatangan, Bergabung dalam Tim Relawan Iqbal-Dinda
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan seluruh aparatur sipil negera (ASN) hingga TNI-Polri harus lebih maksimal dalam bersikap netral pada saat proses pemeriksaan kesehatan yang diperintahkan oleh KPU.
“Baik ASN, TNI Polri harus netral. Kalau ASN lebih jelas lagi, kalau TNI dan Polri nggak boleh memilih bahkan, di sanalah independen seharusnya,” kata Bagja di RSPAD Gatot Subroto, Senin, Jakarta Pusat, Sabtu 21 Oktober 2023 dikutip dari Liputan 6.
Bagja juga menjelaskan bahwa tim dokter yang bertugas memeriksa kesehatan para capres-cawapres memiliki latar belakang TNI dan Polri.
Dengan demikian, menurut Bagja bahwa mereka akan lebih paham dalam kewajibannya untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024 nanti.
“TNI Polri tak boleh memilih dan tidak boleh calonkan diri, yang sekarang periksa kan tim dokter RSPAD dan banyak yang tentara nasional dan bahkan dokter,” jelasnya.
Berita Terkini:
- Pariwisata Jadi Sumber Pendapatan di NTB, Ummi Rohmi Dorong Asosiasi Bersatu Membangun Spot Wisata
- Ummi Rohmi Soroti Potensi Daerah Wisata dan Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
- Rohmi-Firin Bidik Potensi Bahari di NTB, Bakal Gandeng Provinsi Kepulauan Lain
- Kelompok Masyarakat Berdatangan, Bergabung dalam Tim Relawan Iqbal-Dinda
Walau demikian, Bagja tidak memungkiri segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kedepannya. Maka dari itu, menurutnya di sinilah Bawaslu hadir sebagai badan yang mengawasi segala proses dan tahapan Pemilu 2024.
“Tapi dalam karakternya baik tentara maupun polisi seharusnya independen. Sebab, mereka tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun, tetap dalam prosesnya ada potensi (pelanggaran). Kemudian munculah Bawaslu (untuk) awasi netralitas ASN, TNI, Polri,” tutupnya. (WIL)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
