Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Provinsi NTB, Hamdan Kasim menyayangkan kegiatan touring Pemprov NTB di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.
Menurutnya, di tengah banyaknya warga yang terkena musibah ini, harusnya mereka fokus terhadap penanganan bencana tersebut. Ini menunjukkan kurang pekanya Pemprov NTB terhadap pesoalan kemanusiaan seperti ini.
“Sangat saya sayangkan, meski sudah diturunkan tim ke sana. Tetapi alangkah bagusnya, begitu mendengar ada bencana alam yang apalagi menelan korban jiwa seperti ini, harusnya fokus provinsi itu ke sana,” ungkap Hamdan Kasim kepada NTBSatu, Senin, 3 Januari 2025.
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, serta seluruh Kepala OPD Pemprov NTB melakukan kunjungan kerja bertajuk Explore Lotara (Jelajah Lombok Utara) ke sejumlah lokasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Jajaran pejabat Pemprov NTB mulai jalan pada Sabtu, 1 Februari 2025. Kemudian kembali pada Minggu pagi, 2 Februari 2025.
Dalam kunjungan ini, Hassanudin meninjau langsung infrastruktur serta berbagai potensi unggulan di KLU. Beberapa lokasi yang dikunjungi antara lain Lombok Wildlife Park di Kecamatan Tanjung. Serta, perkebunan durian dan kakao di Desa Selelos, Kecamatan Gangga.
Hassanudin memberikan apresiasi atas berbagai capaian dan potensi milik salah satu kabupaten termuda di NTB tersebut. Hal ini ia sampaikan di Kantor Samsat Tanjung di sela-sela kunjungannya.
Selain itu, Hassanudin juga mengapresiasi keberhasilan KLU dalam keluar dari status daerah tertinggal. Menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
“Alhamdulillah, KLU sudah lepas dari status daerah tertinggal ini,” ujar Hassanudin.
Sementara itu, Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, enggan berkomentar soal kritikan dewan tersebut. “Udah, tidak usah kita besar-besarkan,” singkat Gita, Senin, 3 Februari 2025.
Kritikan DPRD NTB
Sebagai informasi, bencana alam di Kabupaten Bima menyebabkan enam orang meninggal dunia. Juga, dua jembatan utama di Kecamatan Ambalawi, jalur masuk ke Wera, putus. Akibatnya, akses menuju Kecamatan Wera Kabupaten Bima lumpuh total.
Akibat bencana tersebut, Politisi Partai Golkar ini menyampaikan kritikan tajam kepada Pemprov NTB. Ia juga mendesak Pemprov agar tidak lamban dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Termasuk, meminta Pemprov mencari alternatif untuk memperlancar akses jalan di lokasi akibat dua jembatan putus.
“Mengingat, jalan tersebut juga statusnya jalan provinsi,” ujar Hamdan.
Ia juga mendorong, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk berkantor di lokasi bencana untuk sementara. Terutama BPBD dan PUPR.
“Supaya bisa mengaudit secara langsung dampak bencana terhadap masyarakat dan dampak kerusakannya. Termasuk jembatan putus tersebut, menghambat proses pencarian dan evakuasi para korban,” jelas Hamdan.
Menurut Hamdan, sangat penting OPD tersebut berkantor di sana. Hal ini mengantisipasi adanya pertambahan korban.
“Paling tidak harus mengantisipsi bertambahnya korban. Misalnya dengan melakukan evakuasi terhadap warga. Perlu dilakukan itu karena jalan putus dan perlu pengalihan jalan,” tuturnya.
Akses lalu lintas ini perlu koordinasi dengan pihak terkait secara cepat. Paling tidak, pengalihan jalan terlebih dulu, untuk memudahkan aktivitas di sekitar lokasi kejadian.
“Dan (pengalihan jalan) ini harus segera diberitahukan ke masyarakat,” ujarnya. (*)