Mataram (NTBSatu) – Saat ini, PT Gerbang NTB Emas (GNE) berada pada kategori tidak sehat. Baik dari sisi keuangan hingga manajemennya.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT GNE, Lalu Anas Amrullah mengatakan, untuk kembali menyehatkan BUMD ini, butuh komitmen bersama. Mulai dari pemegang saham dengan pelaksana eksekutif manajemen. Termasuk, butuh penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Tugas saya sekarang sebagai Plt menyehatkan dulu, minimal case flow-nya bisa memenuhi kewajiban perbankan dan operasional. Itu dulu yang kita jalankan,” kata Anas, Kamis, 16 Januari 2025.
Di samping itu, opsi pengurangan pegawai juga menjadi salah satu pilihan untuk kembali menyehatkan perusahaan tersebut.
“Tapi itu opsi paling terakhir dan berusaha kita hindari. Sebisa mungkin kita merotasi atau mengarahkan mereka ke core bisnis lain yang membutuhkan, supaya tidak menimbulkan permasalahan,” jelas Anas.
Selain itu, PT GNE juga berencana memangkas beberapa lini bisnisnya. Salah satunya bisnis perumahan yang berada di pusat Kota Mataram.
“Dulu kita punya bisnis perumahan, itu kita akan hold dulu karena butuh modal untuk menjalankannya,” ujarnya.
Sangat Berpotensi Berkembang
Sebagai informasi, PT GNE memiliki sisa utang sebesar Rp26 miliar. Di samping itu, BUMD milik Pemprov NTB ini juga memiliki pendapatan dari berbagai lini usahanya sebesar Rp1,2 miliar.
Oleh karena itu, kata Anas, PT GNE ini masih sangat berpotensi untuk dikembangkan. Indikatornya dari core bisnis yang dimilikinya. Misalnya, bisnis beton termasuk market leader di NTB.
“Kemudian lini bisnis pada sektor perdagangan dan pangan, juga masih sangat berpotensi,” ucap Anas.
Sebelumnya, hasil kinerja triwulan II Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan. Salah satu yang menjadi atensi Kemendagri adalah kinerja PT GNE.
Asisten II Setda Provinsi NTB, Fathul Gani menyampaikan, hasil audit PT GNE oleh Inspektorat NTB menujukkan adanya indikasi penurunan kinerja. Hal ini juga menjadi perhatian Kemendagri.
“Yang menjadi atensi kita adalah PT GNE, hasil audit kinerjanya sudah turun dan ada indikasi penurunan,” kata Gani, Senin, 13 Januari 2025.
Menyinggung apakah akan diusulkan pembubaran setelah menjadi atensi Kemendagri?, Gani tak menyimpulkan demikian.
Menurut Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan ini, mengambil keputusan semacam itu tidak bisa buru-buru. Ada sejumlah kriteria dan pertimbangan yang harus Pemprov penuhi, sebelum membubarkan sebuah badan usaha.
“Belum ada opsi (pembubaran, red), kita fokus memperbaiki kinerja dulu. Sebab di sana ada SDM dan aset daerah yang harus kita kelola juga,” pungkasnya. (*)