Di tengah kondisi fiskal daerah yang belum stabil ini, Tri menyarankan kepada KONI dan pengurus Pengprov masing-masing Cabor, untuk memperluas kemitraan, baik dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta maupun dengan CSR lainnya.
Menurutnya, masalah olahraga tidak bisa serta merta menjadi tanggungjawab pemerintah semata. Olahraga prestasi merupakan pentahilik. Harusnya, dari dunia industri, usaha, dan pihak terkait lainnya punya sumbangsih.
Baca Juga : Tolak Anggaran untuk Rehab Kantor Gubernur, Fraksi BPNR Ajukan Nota Keberatan
“Seluruh pengurus-pengurus Cabor termasuk juga KONI diharapkan bisa mencari sumber pendanaan
lainnya. Tetapi dengan cara yang memang elegan dan sesuai dengan
ketentuan,” tutupnya.
Pada pemberitaan sebelumnya KONI NTB membutuhkan anggaran Rp36 miliar untuk mempersiapkan atlet mengikuti ajang multi event olahraga nasional itu.
Anggaran tersebut meningkat dua kali lipat dari PON Papua dulu, yakni Rp18 miliar. Bukan tanpa sebab, kenaikan kebutuhan anggaran tersebut, sebanding dengan jumlah atlet yang lolos pada PON 2024. (MYM)
Baca Juga : DPRD NTB Sarankan Pemprov Gunakan DBH PT AMNT untuk Bayar Utang Jangka Pendek
