Anggota DPRD NTB Bantah Kenaikan APBD Rp400 Miliar untuk "Hasrat" Dana Pokir

Mataram (NTBSatu) - Ketua Komisi III DPRD NTB TGH Mahalli Fikri membantah jika kenaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD NTB 2024 untuk anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. "Nggak ada, bukan persoalan dana pokir, jadi pokir itu sudah sesuai dengan standar yang selama ini kita sepakati," terangnya seusai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 Senin, 20 November 2023. Dalam penandatangan nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS itu, disepakati menjadi Rp6,181 triliun, naik 400 miliar dari rencana awal yang diajukan oleh Pemprov NTB melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yakni Rp5,78 triliun. Baca Juga : Naik Sedikit, UMP NTB Ditetapkan Rp2,4 Juta TGH Mahalli menerangkan, alasan dari kenaikan KUA-PPAS, karena terdapat potensi-potensi dari sumber pendapatan. Ia menyebut salah satunya dari dana bagi hasil dari PT AMNT senilai Rp278 miliar. "Jadi kenaikan itu sesuai dengan potensi yang ada, jadi sumber-sumber pendapatan kita ini insyaallah optimis, ketika dalam posisi 5,78 T, sesudah kita lihat potensi-potensi sumber pendapatan itu ternyata ada, misalnya dari dana bagi hasil PT AMNT," jelasnya. "Ya memang karena potensi itu ada, jadi ketika diusulkan dan dibuat rancangan, dan ini memang cara-cara yang sangat bagus oleh TAPD, jadi dibuat tawaran sementara yang akan dibahas bersama untuk disepakati," tambahnya. Baca Juga : Event Madhu Duniya Vietnam 2023, Ajang Regenerasi Petani Madu Sumbawa Dalam pembahasan KUA PPAS, menurut Mahalli, tidak ada item anggaran yang dipasang tinggi. "Tidak ada yang dipasang tinggi, yang ada hanya potensi-potensi optimis, misalnya seperti Pelabuhan Carik jadi sumber PAD baru," bebernya. Bukan hanya itu, pendapatan yang tidak mencapai target realisasi tidak akan dipasang kembali di APBD 2024. Baca Juga : Naik Sedikit, UMP NTB Ditetapkan Rp2,4 Juta "Tidak lagi seperti dulu sampai sekian ratus miliar, itu sudah tidak lagi. Mana yang potensi tidak menjanjikan, itu tidak lagi dipasang. Kita dari awal sepakat bahwa APBD kita kali ini harus APBD yang sehat, potensi punya utang sangat kecil jadinya," ucapnya. "Kami DPRD juga sedang menyusun dan melaksanaan tugas untuk menetapkan Perda Retribusi daerah dan pajak daerah," tambahnya. Dalam pembahasan KUA PPAS, ada beberapa program yang mendapat penolakan dari DPRD. Baca Juga : Event Madhu Duniya Vietnam 2023, Ajang Regenerasi Petani Madu Sumbawa "Memang ada beberapa program yang tidak setuju misalnya rehab kantor gubernur dan islamic center, ketika sudah dijelaskan oleh TAPD artinya tetap diperlukan, disini saling menghargai dalam arti bukan dalam posisi menganggau APBD, ini juga sangat penting," tandasnya. Sementara itu, politisi NasDem Bohari Muslim, juga menampik kenaikan KUA-PPAS disebabkan karena anggaran Pokok Pikiran (Pokir) dewan. "Oh ndak lah, yang dinaikkan itu dari PAD itu yaa dari AMNT itu aja, semuanya selesai," tegasnya. Baca Juga : Naik Sedikit, UMP NTB Ditetapkan Rp2,4 Juta Ditanya mengenai alasan kenaikan itu, Bohari mengatakan, karena belum dimasukannya PAD dalam Postur KUA PPAS yang diajukan oleh Pemprov sebelummya. "Pertimbangannya, itu ada yang belum masuk saya lihat, seperti dana bagi hasil AMNT, kita detailkan lagi, itukan baru diteken KUA PPAS aja itu," tandasnya. (ADH) Baca Juga : Event Madhu Duniya Vietnam 2023, Ajang Regenerasi Petani Madu Sumbawa