Pelanggaran Netralitas ASN Pemerintahan Kota Bima Naik Dibanding Pemilu 2019
“Jadi totalnya sudah ada enam orang ASN dan jumlah ini jauh melampaui kasus netralitas yang muncul pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, hanya satu kasus saja,” ungkapnya
Angka pelanggaran netralitas ASN di jajaran Pemerintahan Kota Bima ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak, terutama pemerintahan daerah sendiri. Pasalnya, potensi kasus pelanggaran netralitas ASN semakin bertambah cukup besar pada Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.
Menurut Amar, harus ada langkah tegas dari atasan ASN untuk memastikan netralitas ASN ini terjaga pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.
Bawaslu Kota Bima, lanjut Amar, telah berupaya menyosialisasikan soal netralitas ASN hingga ke tingkat kelurahan seluruh Kota Bima, yang dilakukan oleh setiap Panwascam.
Berita Terkini:
- Jadi Plh Kapolres Bima Kota, Catur Erwin Punya Riwayat Positif Narkoba
- Pendaftar Seleksi Pejabat Eselon II Pemprov NTB Tembus 30 Orang, ASN Luar Daerah Ikut Bersaing
- Al-Wildan Islamic School 20 Mataram Resmikan Masjid Al-Amir, Keempat Terbesar se-Indonesia
- Segera Daftar! Pemerintah Siapkan Rumah Dinas dan Gaji Istimewa untuk Guru Sekolah Garuda
“Upaya pencegahan sudah Bawaslu lakukan, sosialisasi dan pendekatan secara persuasif juga sudah, dengan menyampaikan aturan yang ada, karena netralitas ASN ini tidak hanya saat Pemilu ada, tapi tanpa Pemilu pun harus tetap netral,” tegasnya.
Amar berharap, Pemerintah Daerah Kota Bima melalui OPD terkait lebih menegaskan kembali pembinaan dan menindak ASN yang terlibat politik praktis. ASN yang tidak netral akan menganggu jalannya pesta demokrasi, karena kerja-kerja ASN bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Sehingga harus dijaga netralitasnya,” tandasnya. (ADH)
