Mataram (NTB Satu) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB menyiapkan penghargaan kepada desa atau kelurahan dengan literasi dan inklusi keuangan terbaik. Penghargaan ini rencananya akan diberikan pada Bulan September 2023 mendatang.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rico Rinaldi melalui Kepala Subbagian Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal OJK NTB, Muhammad Abdul Mannan mengatakan, OJK NTB terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
Dimana, peringkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB saat ini berada pada urutan kedua terbaik nasional dari beberapa tahun sebelumnya posisinya berada pada urutan kedua terbawah nasional.
Dalam tiga tahun terakhir, indeks literasi keuangan masyarakat NTB ditunjukkan oleh hasil survey, mengalami kenaikan sebesar 65,45 persen (nasional hanya 49,68 persen). Tahun 2016 hanya sebesar 21,50 persen, dan tahun 2019 hanya 34,65 persen.
Inklusi keuangan NTB tumbuh 82,34 persen, sementara nasional tumbuh 85,10 persen. Namun tumbuh dibandingkan tahun 2019 lalu inklusi keuangan NTB sebesar 62,73 persen. Inklusi keuangan menunjukkan tingkat akses keuangan masyarakat, atau masyarakat bersentuhan langsung dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Diantaranya, perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan (finance), pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan fintech.
Sementara literasi menunjukkan kemelekan masyarakat mengelola keuangannya melibatkan lembaga-lembaga keuangan formal.
“Tingkat literasi dan inklusi keuangan ini terus kita dorong untuk ditingkatkan. Posisi NTB saat ini berada pada posisi kedua nasional. setidaknya, kita tetap mempertahankan posisi ini,” ujarnya.
Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB, OJK melibatkan perangkat desa dan kelurahan sebagai penyambung lidah kepada masyarakatnya. Seperti yang dilakukan selama dua hari ini di kantor OJK NTB.
Para perangkat desa/ kelurahan diedukasi tentang keuangan, hingga investasi bodong. OJK melibatkan lembaga keuangan bank dan non bank yang ada di NTB.
“Perangkat desa dan kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya diedukasi terlebih dahulu. Selain perangkat desa, kita undang juga dari kecamatan, serta Dinas Lingkup Pemprov NTB yang membidangi desa. Jadi kalau ada apa-apa, sebut saja investasi bodong dan rentenir di desa atau kelurahan, perangkat desalah yang memberi edukasi kepada masyarakatnya. Atau bisa juga masyarakat diimbau melapor ke kami OJK,” jelas Muhammad Abdul Mannan usai kegiatan Ngeraos Solah bersama perangkat kelurahan dan lembaga keuangan di Kantor OJK NTB, Selasa 28 Februari 2023.
Tahun ini ditargetkan sebagian besar desa dan kelurahan diedukasi. Harapannya, ada percepatan di masyarakat tingkat pengetahuannya tentang lembaga keuangan yang formal dan non formal. Serta memahami bagaimana masyarakat bisa mengelola keuangannya dengan baik, melalui lembaga-lembaga keuangan formal yang diawasi oleh OJK.
Puncaknya adalah pemberian penghargaan kepada desa dan kelurahan paling aktif dan paling baik tingkat literasi dan inklusi keuangannya.(ABG)