Pemprov NTB Buka Posko Pengaduan Gempa Turki

Mataram (NTB Satu) – Untuk mempermudah akses informasi mengenai jumlah korban asal NTB yang terkena dampak gempa Turki, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan membuka Posko Pengaduan Korban Gempa di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.

Sekretaris Daerah NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengatakan, untuk berkoordinasi mengenai korban dari gempa Turki dan Suriah, pihaknya menginstruksikan untuk membentuk posko pengaduan.

“Beberapa waktu lalu, terdapat orang tua yang melaporkan bahwa anaknya di Turki dalam kondisi yang baik,” ungkap Gita di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 8 Februari 2023.

Bagi masyarakat yang memiliki kerabat sedang berada di Turki, Gita meminta agar segera melakukan konfirmasi ke BPBD NTB. Sampai saat ini, Gita sedang melakukan konfirmasi dan terus mencari informasi soal kondisi masyarakat NTB yang berada di Turki.

“Untung saja Duta Besar Indonesia untuk Turki adalah Bapak Lalu Iqbal, putra asli Pulau Lombok. Sehingga, proses koordinasi akan semakin mudah,” papar Gita

Mengenai jumlah mahasiswa NTB di Turki, Gita melakukan tengah melakukan pendataan. Saat ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia tengah mendata jumlah seluruh mahasiswa Indonesia di NTB.

Kepada orang yang merasa memiliki keluarga di Turki, Gita menyarankan agar segera melapor. Oleh karena itu, Pemprov NTB sangat mengatensi dan memperhatikan keselamatan warga NTB, terutama yang sekarang sedang berada di Turki.

“Di BPBD NTB sekarang ada Posko Pengaduan Korban Gempa Turki,” terang Gita.

Sampai saat ini, Gita belum menerima laporan mengenai warga NTB yang menjadi korban di Turki. Hanya saja, terdapat orang tua yang melaporkan kepada Gita bahwa anaknya berada dalam kondisi yang baik.

“Saya akan terus cek soal korban-korban melalui Kantor BPBD NTB,” beber Gita.

Disinggung mengenai apakah terdapat rencana pemulangan warga NTB atau tidak, Gita akan melihat dan memperhatikan situasi di Turki terlebih dahulu. Jika recovery di Turki, termasuk sekolah dilaksanakan cukup cepat, Gita akan turuti kebijakan pemerintah pusat melalui antar lembaga kementerian.

“Soal aksi-aksi sosial terhadap warga Turki, kami pasti akan melakukan sesuatu,” pungkas Gita. (GSR)

Exit mobile version