Jelang Tahun Politik, Masyarakat Diingatkan Jauhi Politik Identitas

Mataram ( NTB Satu ) – Terwujudnya iklim demokrasi yang sehat dan kondusif adalah harapan bangsa Indonesia. Demokrasi yang sehat lahir dari masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pemahaman kebangsaan secara matang.

Namun politik identitas masih menjadi ancaman yang merusak iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat diminta untuk menjauhi praktek politik identitas tersebut karena membuat publik terpecah belah.

“Politik identitas adalah sebuah upaya (politik) yang sering menggunakan kendaraan tertentu, seperti etnis, agama, budaya tertentu, dan mereka mempolitisasi dengan begitu masifnya, biasanya untuk tujuan pragmatis,” ujar Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Prof Syamsul Ma’arif, di lansir dari Republika.co.id.

Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri itu biasanya praktik politik identitas itu melakukan aksi tanpa memproyeksikan aksi gagasan besarnya dalam membangun iklik demokrasi yang sehat.

Politik identitas juga hanya berpikir bagaimana cara menang saja, tetapi tidak mengerti akan hal yang substansial dalam demokrasi yaitu pendidikan politik, sehingga polarisasi mudah sekali terjadi dalam setiap proses pemilihan umum.

Ia juga mengatakan bahwa dampak dari politik identitas yaitu dapat menggerus persoalan-persoalan kebangsaan yang notabenenya adalah wujud nyata dari hasil yang ingin dicapai oleh para pelaku politik yang sehat.

Kemudian, Syamsul juga mengatakan bahwa metode kampanye uang menonjolkan politik identitas merupakan hal yang menarik, tetapi dapat menyebabkan terbelahnya masyarakat dan menjadikannya mereka sebagai objek politik semata bukan sebagai subjek politik yang bermartabat. (ADH)

Exit mobile version