Mataram (NTB Satu) – Ground breaking atau peletakan batu pertama Kereta Gantung Rinjani yang dicanangkan bertepatan dengan HUT Provinsi NTB pada 17 Desember 2022 mendatang nyatanya belum dapat terealisasi.
Hal itu disebabkan oleh penyusunan Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS) serta dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang tak kunjung rampung.
“Karena Amdalnya belum ada, ya kami hanya sebatas UKL/UPL saja untuk pembangunan jalan akses, bukan ground breaking,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi NTB, Mohammad Rum, Senin, 12 Desember 2022.
Disebutkan, investor asal China yang akan menggarap proyek tersebut sudah melakukan survei untuk proses DED serta FS. Data-data survei tadi akan dikembalikan lagi sebagai syarat untuk pengajuan penyusunan Amdal.
Pengerjaan DED sendiri diperkirakan rampung dalam 3 hingga 4 bulan ke depan. Sehingga pembangunan kereta gantung diperkirakan mulai pada 2023.
Sementara kelompok pemerhati lingkungan yang memiliki massa cukup besar di NTB, yaitu Wahana Pencinta Alam (Wanapala) NTB tetap teguh untuk menolak pembangunan Kereta Gantung Rinjani.
Faktor utama dari penolakan itu, tidak jauh dari ancaman keberlangsungan vegetasi di areal proyek Kereta Gantung Rinjani.
“Sekarang saja kondisi hutan di daerah tersebut sudah memprihatinkan, apalagi ada aktivitas pariwisata seperti kereta gantung ini yang tidak ada jaminan (ramah lingkungan),” tegas Ketua Wanapala NTB, Arie Syahdi Gare.
Beberapa hari lalu, pihaknya telah mengadakan diskusi publik di Mataram untuk membahas keberadaan kereta gantung tersebut. Namun pihaknya kecewa dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB yang enggan hadir dalam forum tersebut.
“Dari hasil diskusi itu, kita masih kukuh menolak pembangunan Kereta Gantung Rinjani, demi hutan dan masyarakat di sana,” pungkas Arie. (RZK)