Mataram (NTB Satu) – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB berhasil ditekan, bahkan provinsi ini masuk empat terbaik nasional di Indonesia. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB pada Agustus 2022 sebesar 2,89 persen, turun 0,12 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.
TPT dengan urutan pertama terkecil secara nasional adalah Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua, lalu NTB. sementara tingkat pengangguran tertinggi secara nasional adalah Jawa Barat sebesar 9,82. Dan rata-rata TPT nasional sebesar 5,86 persen.
“TPT kita jauh melampaui target RPJMD maupun Nasional. Benar prediksi saya tahun lalu, bahwa tahun 2022, kami menargetkan TPT di bawah 3 persen,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi.
Akhir 2023, IKU Disnakertrans NTB yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 3,19 persen. Untuk mencapai target menekan angka pengangguran di NTB, dilakukan melalui 3 program inovasi, yaitu PePaDU Plus, Program Zero Unprosedural PMI/TKI, dan Penciptaan hubungan industrial yang harmonis melalui layanan Klinik Konsultasi Ketenagakerjaan Mobile.
Secara rinci dipaparkan, untuk Program Zero Unprosedural PMI/TKI dilakukan dengan Penandatangan MoU dengan Bupati dan Walikota se- NTB tahun 2020 (Progres 100 persen). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (tahun 2021 & berkelanjutan). Sosialisasi secara massif mengenai mengenai job order negara penempatan, berkolaborasi dengan kader posyandu ( tahun 2021 & berkelanjutan). Sosialisasi dan edukasi yang massif (daring dan luring) melalui media sosial, sosialisasi ke masyarakat (kolaborasi BP2MI, Babinsa, Kab/ Kota) (tahun 2021 & berkelanjutan). Merancang aplikasi “SIPAPU” (Sistem Informasi Pencegahan pekerja Migran Unprosedural) (rencana tahun 2023). Serta Merancang Perda Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (tahun 2022 proses naskah kajian akademis).
Kemudian “Pepadu Plus” ( Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu) Plus Pendampingan WUB (Wira Usaha Baru), bantuan alat, akses permodalan dan pemasaran dengan membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri Daerah (FKLPID) dan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP). Tujuannya untuk mensinergikan kemitraan yang bersifat kolaboratif antara Pemda, LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dan DUDI.
Sementara untuk Penciptaan hubungan industrial yang harmonis melalui layanan Klinik Konsultasi Ketenagakerjaan Mobile dilakukan dengan beberapa strategi. Yaitu, menciptakan hubungan industrial yang harmonis : layanan klinik konsultasi ketenagakerjaan mobile.
Meningkatkan kualitas dan kompetensi serta penempatan tenaga kerja melalui, Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) NTB Peningkatan kualitas/upgrading instruktur, Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencaker/ CPMI. Meningkatkan jumlah LPKS yang terakreditasi, Meningkatkan akreditasi workshop pada BLK/ LLK, Mendorong pendirian BLK khusus pertambangan di wilayah Pulau Sumbawa, Edukasi, sosialisasi informasi pasar kerja yang prosedural, Memperbanyak kegiatan Job Fair, Memberikan bantuan peralatan usaha bagi lulusan pelatihan, Memperbanyak MoU dengan DUDI : pelatihan dan penempatan lulusan.
Pada Agustus 2022, penduduk yang bekerja di NTB sebanyak 2,72 juta orang, meningkat sebanyak 60,95 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terbesar adalah Sektor Pertanian (1,96 persen poin), Perdagangan Besar dan Eceran (0,81 persen poin), dan Jasa Lainnya (0,40 persen poin).
Sebanyak 2,05 juta orang (75,36 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 1,46 persen poin dibanding Agustus 2021.Sebagian besar penduduk yang bekerja merupakan pekerja penuh (61,40 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 25,30 persen dan setengah penganggur 13,30 persen.(ABG)