IKLAN
Lombok-timur

Bupati Lombok Timur Ancam Putus Kontrak Kapal BBM yang Disita Polda NTB

Mataram (NTB Satu) – Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy dengan tegas menyatakan kontrak sewa Dermaga Labuhan Haji, antara Pemda Lombok Timur dengan PT Natura Samudera Lestari yang diteken 2019 lalu tidak akan diperpanjang.

“Kita putuskan kontraknya per Maret 2023. Itu pasti dan tidak ada evaluasi apapun. Kita tidak akan perpanjang kontraknya,” katanya usai mengikuti Paripurna di DPRD Lotim, Senin 19 September 2022.

IKLAN

Masih menurut Sukiman, selama ini PT Natura Samudera Lestari dinilai banyak melanggar poin-poin kontrak perjanjian (MoU) antara para pihak. Seperti melakukan aktivitas yang tidak tercantum dalam kontrak dan dugaan melakukan perusakan fasilitas dermaga dengan melakukan pembangunan beberapa fasilitas milik perusahaan.

“Saya sudah bersurat lewat Sekda agar mereka memperbaiki apa yang mereka rusak itu,” tegasnya.

Lebih jauh tegas dia, jika betul terjadi kegiatan ilegal seperti jual beli BBM di Dermaga Labuhan Haji, dengan tegas Sukiman menyatakan itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan dirinya tidak mentolerir hal itu.

“Kalau betul hal itu. Itu namanya penyalahgunaan wewenang. Siapapun dia yang terlibat, saya akan libas itu, karena itu fatal dan tidak bisa ditolerir,” tegas dia lagi.

Terkait hal itu, pimpinan DPRD Lombok Timur, HD Paelori dengan tegas mendukung langkah Bupati Sukiman itu. Ia menegaskan, secepatnya Pemda harus melakukan langkah itu.

Sebab selama ini, HD Paelori menilai selama perusahaan mengelola Dermaga Labuhan Haji, perusahaan terkesan ekslusif dalam menjalankan aktivitas usahanya.

“Saya saja pernah tidak diizinkan masuk, apalagi masyarakat lain, dan masyarakat lain juga mengeluhkan itu kepada saya. Jadi kami DPRD sangat mendukung Bupati, bila perlu dipercepat prosesnya,” katanya.

Lebih jauh, HDP juga menganggap nilai kontrak sewa sebesar Rp900 juta untuk tiga tahun, terbilang sangat kecil dan itu merugikan Pemda.

Dari itu, ke depan Dinas Perhubungan harus kreatif dan mampu menyumbangkan PAD yang jauh lebih besar dari nilai kontrak saat ini.

“OPD terkait harus kreatif, jadi PAD kita bisa saja lebih Rp1 miliar per tahun. Kasihan uang rakyat ratusan miliar digelontorkan, tapi PAD-nya sangat tidak rasional, karena nilainya sangat kecil,” tandasnya. (MIL)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button