Mataram (NTB Satu) – Terhitung sejak 25 Agustus hingga 23 September 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB bakal melakukan pemeriksaan terhadap seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB. Pemeriksaan tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni pemeriksaan sistem pencegahan korupsi serta pemeriksaan mandiri.
Kepala BPK NTB, Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., mengatakan, pemeriksaan sistem pencegahan korupsi bakal bersifat tematik. Pemeriksaan tersebut bakal diakomodir oleh Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I).
“Pemeriksaan bakal berlangsung di seluruh Indonesia, terutama daerah yang ikut dalam program strategi nasional untuk pencegahan korupsi,” ungkap Ade, ditemui NTB Satu di Kantor BPK NTB, Mataram, setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB beserta jajaran pada, Kamis, 25 Agustus 2022.
Pemeriksaan sistem pencegahan korupsi bertujuan menilai aktivitas dari pelaksanaan pencegahan korupsi di suatu daerah. Secara keseluruhan, pemeriksaan sistem pencegahan korupsi memiliki tiga fokus utama, yakni perizinan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum, dan reformasi birokrasi.
Namun, dalam kantor perwakilan di suatu daerah, hanya akan fokus memeriksa sistem pencegahan korupsi meliputi keuangan negara serta hanya akan memiliki satu atau mungkin dua aksi, yakni pemeriksaan sistem pencegahan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.
“Sektor penggerak pemeriksaan ini ialah Inspektorat NTB, BKSDM NTB, serta beberapa instansi terkait dan bakal berlangsung hingga 23 September 2022,” terang Ade.
Selain itu, akan diadakan pemeriksaan regular terkait belanja-belanja yang berasal dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan berlangsung hingga 20 September 2022.
“Pada pemeriksaan tersebut, kami akan melihat pengendalian pihak internal terkait seluruh transaksi perbelanjaan,” ujar Ade.
Sedangkan pemeriksaan mandiri, seperti biasa bersifat rutin. Pemeriksaan tersebut meliputi belanja daerah tahun 2021 hingga 2022 khususnya perbelanjaan yang dibiayai oleh dana pinjaman.
“Pemeriksaan mandiri juga merupakan jenis pemeriksaan cicilan sebelum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023,” tandas Ade.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., yang turut hadir memenuhi undangan BPK NTB mengatakan, seluruh pemeriksaan harus dibarengi dengan senyuman. Zulkieflimansyah berharap agar senyuman dari BPK NTB dapat menjadi contoh terhadap kantor perwakilan BPK di seluruh Indonesia.
“Kami memberi apresiasi terhadap BPK NTB terkait kerja-kerja kolaborasi yang telah berlangsung sangat baik. Seluruh temuan yang ditemukan oleh BPK NTB bakal menjadi nilai feedback yang sangat konstruktif bagi kami,” papar Zulkieflimansyah.
Menurut Zulkieflimansyah, temuan-temuan dari BPK NTB dapat membuat Pemprov NTB memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Selain itu, sinergi dan kolaborasi dari BPK NTB dan Pemprov NTB mesti tetap terjalin erat demi menjaga marwah bersama.
“Kepada seluruh jajaran Pemprov NTB, saya berpesan agar senantiasa menyambut kedatangan BPK NTB dengan penuh rasa persaudaraan, hidangkanlah data serta informasi yang semaksimal mungkin,” pungkas Zulkieflimansyah. (GSR)