Gubernur NTB Surati Pemerintah Pusat, Minta Harga Jagung Dinaikkan

Mataram (NTB Satu) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah terus melakukan intervensi atas harga jagung di NTB. Setelah sebelumnya meminta dukungan fasilitasi atau subsidi ongkos angkutan untuk patani kecil, kini Gubernur secara resmi melayangkan surat ke Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI.

Isi surat tentang permintaan revisi atas Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat petani atau yang biasa disebut Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

HPP sebelumnya Rp3.150, angka yang berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020. Permintaan revisi menjadi Rp4.400. “Angka itu (revisi) berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Distanbun, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, Akademis, Praktisi, Bulog NTB. Termasuk dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan stakeholder terkait,” ujar Gubernur Senin 11 Juli 2022.

Pihaknya menilai bahwa biaya komponen produksi petani terus naik. Baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan pupuk. Sehingga HPP lama tidak relevan lagi dan idealnya pada angka Rp4.400.

Selain bersurat resmi, Bang Zul – sapaan Gubernur NTB – juga akan melakukan pendekatan dan lobi langsung kepada Kepala Bapanas RI, agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat.

Ia optimis Bapanas akan atensi permintaan tersebut. Meski Pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan perubahan persetujuan di angka, mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya.

“Selain permintaan Revisi HPP. Kami juga telah mengusulkan subsisdi, fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke Jalan raya atau Gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kabupaten dan Kota di NTB,” imbuh Bang Zul.

Dorong Peran Swasta dan BUMN

Pihaknya pun saat ini mengaku sedang terus mendorong pengusaha, baik BUMN seperti Bulog maupun swasta, untuk mekakukan pengambilan secara langsung, skema Bisnis to Bisnis (B2B). Dengan tujuan menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stock sekitar 300.000.

“Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan pakan ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan Jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” terang Doktor Ekonomi Industri ini.

Sementara untuk opsi ekspor jagung, Bang Zul masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari Pemerintah Pusat untuk Ekspor, dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan Nasional.

“Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai. Dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional. Maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk buka opsi ekspor. Intinya, kami akan melakukan berbagai upaya agar harga jagung di NTB stabil,” pungkasnya. (HAK)

Exit mobile version